Gerindra: Ketum Demokrat Mirip Undur-Undur, Mundur Saja
Abadikini.com, JAKARTA – Anggota Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Arief Poyuono mempersilakan Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur mengundurkan diri.
Pengunduran itu, kata Arief, harus dilakukan Demokrat jika Partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini bersikap tidak tegas dalam memberi dukungannya kepada Prabowo-Sandi.
“Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil Makmur, jangan elite nya dan Ketum kayak serangga undur-undur ya, mau mundur dari koalisi saja pakai mencla-mencle segala. Monggo keluar saja,” kata Arief melalui pesan singkat, Jumat (10/5/2019).
Wasekjen Partai Gerindra ini bahkan menyebut sejak awal koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandi mengajak Partai Demokrat bergabung ke koalisi hanya karena dilandasi rasa kasihan. Sebab koalisi Adil Makmur merasa iba jika Partai Demokrat tak bisa ikut Pemilu 2024 mendatang.
“Kita ajak koalisi cuma kita kasihan saja waktu itu,” katanya.
Lagi pula, kata Arief, Partai Demokrat tak memiliki pengaruh sama sekali dalam peningkatan suara pendukung Prabowo-Sandi.
“Enggak menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini, malah menurunkan suara,” kata dia.
Sejak pencalonan Prabowo-Sandi, Demokrat dinilai sejumlah pengamat politik setengah hati mendukung prabowo-Sandiaga. Usai pilpres, Komandan Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kendati demikian, Demokrat tetap menyatakan mendukung Prabowo-Sandi.
Dalam kesempatan itu, Arief menyinggung sikap tak tegas Partai Demokrat ini lantaran SBY masih memiliki ‘dosa masa lalu’ yakni terlibat korupsi pada saat dirinya masih menjabat sebagai presiden. Misalnya, kata Arief, kasus korupsi Proyek Hambalang yang hingga saat ini belum juga diusut tuntas.
SBY menurut Arief takut oleh Joko Widodo karena belum ada jaminan pasti kasus Hambalang akan dihentikan tanpa menyeret-nyeret namanya.
“Saya tahu kok kenapa kayak undur-undur, maklum belum clear jaminan hukum dari Joko Widodo bagi keluarga SBY yang diduga banyak terlibat kasus korupsi. Kayak kasus Korupsi proyek Hambalang,” katanya.
Padahal, kata Arief, sudah jelas tidak ada jaminan bahwa Jokowi akan menghentikan kasus tersebut mengingat mantan Gubernur DKI Jakarta ini sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi.
“Tapi saya yakin Joko Widodo tidak Akan pernah menjamin kalau keluarga SBY enggak akan diproses hukum oleh KPK. Sebab Jokowi itu selama ini jelas sangat mendukung pemberantasan Korupsi,” katanya.
Kata Arief, bisa dipastikan setelah gelaran pilpres selesai nasib Partai Demokrat pun tidak akan jelas. Demokrat kata Arief tak akan diterima di dalam koalisi manapun.
“Saya yakin nasibnya Demokrat akan seperti kayak tokoh aswatama setelàh Perang Bharatayudha enggak diterima di mana-mana,” kata dia.
