Memperdalam Ilmu Hukum Tata Negara Harus Mencari Kekosongan ‘Hukum’

Saya heran mereka bilang 'menguji AD/ART itu bukan wewenang Mahkamah Agung (MA)' kalau itu keluar dari sarjana hukum perdata okelah karena perdata itu merupakan ilmu tekstual. Berbeda dengan Hukum Tata Negara (HTN) yang diharuskan menggali hukum dari Filsafat dan llmu hukum secara dalam. Menurut saya sebagai sarjana HTN harusnya mereka mendukung langkah Yusril Ihza Mahendra (YIM) yang saat ini sedang diberi kuasa untuk menguji secara formil dan materil pasal-pasal AD/ART Partai Demokrat kubu AHY yang dinilai tidak demokratis. Saya teringat ketika sedang skripsi ada dosen penguji yang punya basic perdata. Beliau berkata "Ini pendapat siapa? Kamu kan belum sarjana, belum boleh berpendapat pribadi" tutur dosen saya ketika itu. Dia menilai HTN dari kacamata hukum perdata menguji mahasiswa HTN dari kaca mata hukum perdata yang harus tekstual. Syukurnya kemudian Dosen HTN saya yang juga jadi dosen penguji menyanggah dosen perdata tersebut dengan statement. "Kami di HTN memang dituntut sebagai penemu, saya mengajarkan mahasiswa saya agar enggak teksbook dan menjadi pemikir, mencari kekurangan sebuah aturan hukum dan memberikan solusinya" ungkap dosen HTN saya. Apa yang dilakukan YIM dalam membuat terobosan hukum ini sesungguhnya sejalan dengan apa yang diajarkan dosen-dosen HTN yang bertipe pemikir, bukan teksbook dalam mengajarkan ilmunya. Entah apa yang dipikirkan para sarjana HTN saat ini ketika mempertanyakan terobosan hukum yang sedang diupayakan oleh YIM. Lalu saya berpikir, mungkin ada benarnya juga kata YIM, mereka sebagai sarjana HTN terlalu sibuk mengurusi Korupsi, fokus jadi advokat, dan tak lagi memperdalam ilmu HTN. Sebagai catatan saya HTN itu memang sepi peminat di tiap fakultas hukum yang ada di Indonesia. Selain dosen-dosen yang dikenal killer, HTN Juga dikenal sebagai konsentrasi yang lebih sulit bila dibandingkan dengan konsentrasi lainnya semisal perdata dan pidana. Dosen-dosen terkenal killer karena menuntut kekritisan lebih, karena yang dipelajari adalah titik krusial dari seluruh cabang ilmu hukum. Menurut hemat saya, ilmu HTN menjadi semacam rel bagi pemerintah dalam mengatur hukum lainnya seperti pidana, hukum administrasi negara dan perdata. Sehingga bila melihat karakteristik dari ilmu HTN tersebut, sebagai sarjana HTN seharusnya Feri Amsari dkk mengikuti jejak YIM dalam mencari Kekosongan-kekosongan hukum dalam bernegara agar HTN benar -benar sesuai dengan fungsinya sebagai "Rel" dalam tatanan bernegara. Kira-kira segitu saja dari sarjana hukum tata negara yang hanya menjadi seorang tukang fotocopy di sebuah kantor hukum kecil di bilangan Tebet Jakarta Selatan. Oleh: Dusrie Mulyadi Advokat Peradi, Sekretaris Dept. Anti Hoaks DPP Partai Bulan Bintang

Baca Juga

PBB Tasikmalaya Berikan Dukungan ke Viman Alfarizi di Pilkada 2024

Pendapat Yusril tentang Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Fahri Bachmid: Perubahan UU Kementerian Negara dan Penataan Kabinet adalah Keniscayaan Konstitusional

Ketua PBB Lombok Tengah Klaim Telah Miliki Dukungan 4 Parpol Untuk Maju di Pilkada 2024

Adblock Detected