Cerpen A’la Demokrat
Meski aporisme itu tafsirnya absurd. Boleh jadi memang suasana hati SBY saat ini benar-benar tengah dilanda patah hati. Maka wajar jika model jumpa pers pun menjadi luapan cerita keprihatinan, sejurus dengan apa yang dirasakan sang Ketua Majelis Tinggi.
Balik lagi ke press conference dengan Herzaky sebagai aktor jubirnya. Selanjutnya, meski dari cerita awal Moeldoko begitu dikhawatirkan kubu Demokrat AHY. Tapi kontradiksi cerita justru muncul. Sesuai versinya, Herzaky menunjukan bagaimana kelemahan Moeldoko sebagai pensiunan jendral yang dinilainya tak punya kemampuan inteligen yang mumpuni, dengan sejumlah bukti-bukti atau rekam jejak politik yang dinilainya kerap gagal mencapai ambisinya.
Tapi jika Moeldoko lemah, mengapa mereka seperti dibayangi rasa takut setengah mati? Hingga berakselerasi membangun narasi yang menyerang pribadi? Entahlah, mungkinkah Demokrat kubu AHY tengah membangun diksi poli-tainment, alias gaya politik dengan cara narasi infotainment, yang mengoyak sisi pribadi, hingga percakapan paling pribadi? Mungkin ini yang dianggap kemajuan intelegen mereka?
Di bagian tengah, seolah ingin meyakinkan awak media, Herzaky memutar video kongres Partai Demokrat yang menahbiskan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat, yang terpilih secara aklamasi, tanpa rival.
Kongres itu katanya berjalan sesuai AD/ART dan demokratis. Kurang lebih 15 menit awak media disajikan cuplikan video kongres, yang mungkin sebagian awak media juga sudah tahu jalan ceritanya. Tapi sebagai jeda sang jubir, video ini cukup untuk rehat sambil mempelajari kembali naskah cerpen jumpa pers.
Dan pada bagian akhir, Herzaky akhirnya sampai pada tanggapan atas langkah Moeldoko yang disebut dalam pamflet berkoalisi dengan Yusril. Herzaky menilai upaya judicial review AD/ART sebagai siasat bulus, pembodohan rakyat, hingga merusak tatanan hukum yang ada dengan beberapa bukti kutipan pasal dan kewenangan Mahkamah Agung.
Untuk menguatkannya, ia menyebut beberapa tokoh atau pakar hukum dan tata Negara yang dinilainya, tak sependapat dengan langkah Yusril, seperti kedua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan beberapa pakar hukum tata negara lainnya, tanpa mengurai seperti apa pendapat mereka.
Padahal jika dibaca lebih seksama dari pernyataan mereka di berbagai media, sebut saja Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dari keterangannya di media, sebenarnya Mahfud tak sepenuhnya menampik langkah judicial review yang dilakukan Yusril selaku kuasa hukum keempat mantan kader Demokrat.
