Jebakan 5 Persen Belum Terpecahkan, APBN 2026 Jadi Sorotan
Abadikini.com, JAKARTA – APBN 2026 dinilai bakal menjadi ujian sebenarnya bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, APBN 2025 disebut masih sepenuhnya merupakan produk era Presiden Joko Widodo.
Hal itu disampaikan Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, Handi Risza Idris, dalam diskusi publik Outlook Politik Ekonomi di Jakarta, Senin (8/10/2025).
“APBN 2025 itu APBN transisi. Disusun oleh kabinet Jokowi dan DPR 2019–2024, jadi tidak bisa dijadikan cermin kinerja pemerintahan baru,” ujarnya.
Handi mengutip data BPS yang mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 sebesar 5,04%. Menurutnya, angka itu menunjukkan ekonomi masih stagnan di “jebakan 5 persen” sejak awal tahun. Ia juga menyinggung kontroversi data pertumbuhan triwulan II yang dinilai tidak mencerminkan lompatan ekonomi. “Masih jalan di tempat,” tegasnya.
Handi kemudian menyoroti langkah efisiensi besar yang dilakukan pemerintah Prabowo sepanjang 2025. Ia menyebut ada tiga sumber penghematan: optimalisasi dana BUN Rp300 triliun, pemangkasan anggaran K/L Rp300 triliun, serta dividen BUMN yang diklaim bisa menembus Rp300 triliun.
“Total penghematan sekitar Rp750 triliun. Sebagian dipakai untuk modal awal Badan Pengelola Investasi Danantara Rp325 triliun dan program Makan Bergizi Gratis sekitar Rp70 triliun,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan kondisi ekonomi 2025 masih lesu. Realisasi penerimaan pajak, kata dia, belum menembus 80% dari target. “Sementara utang pemerintah sudah mencapai Rp9.000 triliun, sebagian besar warisan pemerintahan sebelumnya,” ucapnya.
Diskusi juga menghadirkan Hendri Satrio dan ekonom Paramadina Wijayanto Samirin, serta dimoderatori peneliti Paramadina Public Policy Institute Rosyid Jazuli dan dibuka Rektor Paramadina Prof. Didik J. Rachbini.
