Buku ‘Islam ala Prabowo’ Disorot, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Jebakan untuk Presiden
Abadikini.com, JAKARTA — Publik kembali menyoroti buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Buku yang terbit pertama kali pada April 2025 itu kembali menjadi perbincangan setelah sejumlah pihak yang dikaitkan dengan proses penyusunannya memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan mereka.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan agar polemik tersebut tidak berhenti pada perdebatan mengenai judul maupun isi buku. Menurutnya, setiap produk narasi yang membawa nama kepala negara, terlebih menyangkut identitas keagamaan, perlu dilihat secara lebih cermat dalam konteks politik kekuasaan dan dinamika geopolitik.
Amir menilai Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, termasuk apa yang disebutnya sebagai perang nirmiliter.
Dalam konsep tersebut, konflik tidak selalu berlangsung melalui pengerahan pasukan atau penggunaan senjata. Pertarungan dapat terjadi melalui informasi, opini publik, pembentukan persepsi, infiltrasi sosial, tekanan ekonomi, diplomasi, hingga perang psikologis.
Karena itu, Amir meminta penggunaan nama Presiden dalam buku yang mengaitkan dirinya dengan ajaran dan identitas Islam dilakukan secara hati-hati. Ia khawatir sebuah produk narasi justru dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun persepsi yang merugikan kepala negara.
“Jangan sampai buku ini justru menjadi alat pihak lain untuk menjebak Prabowo atau menciptakan persepsi seolah-olah ada konsep tertentu yang secara resmi berasal dari Presiden,” kata Amir, dikutip Rabu (9/9/2026).
Bukan Ditulis Prabowo
Secara faktual, buku Islam ala Prabowo bukan merupakan karya yang ditulis langsung oleh Prabowo Subianto.
Berdasarkan katalog Gramedia, buku tersebut disusun Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas. Buku itu pertama kali diterbitkan pada April 2025 oleh Atmosphere Publishing House dengan ketebalan sekitar 346 halaman.
Buku tersebut kemudian diluncurkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025 di Jakarta pada 26 Agustus 2025.
Proses penulisannya disebut diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar. Namun, belakangan sejumlah nama yang dikaitkan dengan buku tersebut memberikan klarifikasi terkait posisi dan keterlibatan mereka dalam proses penyusunannya.
Dari sisi substansi, penerbit menyebut buku tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk mazhab ataupun aliran Islam baru.
Meski demikian, Amir menilai persoalan tersebut tetap perlu dicermati karena sebuah narasi yang melekatkan gagasan tertentu kepada seorang kepala negara dapat berkembang menjadi isu politik apabila tidak dikelola dengan baik.
Waspadai Perang Persepsi
Amir menjelaskan, perang nirmiliter bekerja melalui cara yang lebih halus dibandingkan konflik konvensional. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah pembentukan persepsi terhadap seorang pemimpin.
Menurut dia, pelemahan terhadap pemimpin tidak selalu dilakukan melalui serangan langsung. Kontroversi yang terus berkembang di sekitar seorang tokoh juga dapat membentuk citra tertentu di tengah masyarakat.
Dalam kasus buku tersebut, misalnya, narasi dapat berkembang seolah-olah Presiden Prabowo sedang membangun atau memperkenalkan identitas keagamaan tertentu, meskipun belum tentu demikian.
“Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai sebuah produk narasi yang menggunakan nama Presiden kemudian dipersepsikan sebagai kebijakan, pemikiran, atau konsep resmi Presiden,” ujar Amir.
Jika persepsi semacam itu berkembang tanpa klarifikasi yang memadai, dampaknya dinilai dapat meluas. Bukan hanya berpengaruh terhadap citra pemerintah, tetapi juga berpotensi memengaruhi hubungan Presiden dengan berbagai organisasi keagamaan dan kelompok masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, Amir menilai hubungan pemerintah dengan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah perlu dijaga secara hati-hati. Kedua organisasi tersebut memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan.
Karena itu, menurut Amir, setiap narasi yang membawa nama kepala negara dan menyentuh isu keagamaan perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi persepsi politik yang justru merugikan pemerintahan Prabowo.
