Sempat Adu Mulut soal Duit Jakarta, Pramono Bicara Usai Purbaya Diganti Suahasil
Abadikini.com, JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan membuka lembaran baru bagi hubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komunikasi dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan tetap berjalan setelah Purbaya Yudhi Sadewa digantikan Suahasil Nazara.
Suahasil resmi dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan dalam reshuffle kabinet, Senin (14/9/2026). Pergantian tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Pramono dan Purbaya sempat berbeda pandangan mengenai rencana Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp5,2 triliun.
Meski pernah terlibat perdebatan soal skema pembiayaan tersebut, Pramono memilih tidak memperpanjang perbedaan pandangan. Ia menegaskan siapa pun yang ditunjuk Presiden untuk memimpin Kementerian Keuangan akan menjadi mitra Pemprov DKI Jakarta.
“Tentunya saya sebagai Gubernur Jakarta akan bisa bekerja sama dengan siapa saja,” kata Pramono dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/9/2026).
Menurut dia, pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Karena itu, Pemprov DKI akan menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru.
“Kalau saya yang paling penting, ini sepenuhnya pilihan Bapak Presiden. Dan kami pasti akan bisa bekerja sama dengan siapa saja,” ujarnya.
Pramono juga menyampaikan harapan agar Suahasil mampu menjalankan tugas dengan baik. Ia menilai Menteri Keuangan memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan kebijakan fiskal serta stabilitas perekonomian nasional.
“Pokoknya intinya, siapa pun yang menjadi menteri, kami mendoakan menteri itu akan sukses. Apalagi ini kan Menteri Keuangan itu salah satu menteri yang sangat strategis,” tutur Pramono.
Polemik Obligasi Rp5,2 Triliun
Sebelum Purbaya meninggalkan kursi Menteri Keuangan, perbedaan pandangan dengan Pramono mencuat terkait rencana pembiayaan pembangunan Jakarta melalui penerbitan obligasi daerah.
Pemprov DKI berencana mencari pembiayaan sekitar Rp5,2 triliun melalui skema tersebut. Namun, Purbaya sebelumnya mendorong Jakarta mempertimbangkan alternatif pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Pramono mengaku tetap menghormati pandangan Purbaya. Namun, ia menegaskan kebutuhan pembiayaan pembangunan membuat Jakarta tetap akan mengajukan rencana penerbitan obligasi.
“Kalau sama Pak Purbaya tanggapannya apa pun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya tetap akan ajukan (obligasi),” kata Pramono kala itu.
Menurut Pramono, besarnya kebutuhan pembangunan Jakarta menjadi alasan Pemprov DKI mencari sumber pembiayaan tambahan. Ia juga menyinggung pernyataan Purbaya yang sebelumnya menyebut kondisi keuangan Jakarta cukup kuat.
“Pak Purbaya menyampaikan bahwa duit DKI banyak. Kan kami juga disuruh bangun yang banyak juga. Dan untuk bangun itu kan perlu duit,” ujarnya.
Jika penerbitan obligasi daerah tersebut tidak memperoleh persetujuan pemerintah pusat, Pramono bahkan telah menyiapkan opsi lain. Ia meminta dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Jakarta dikembalikan agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
“Kalau nggak ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu aja,” tegas Pramono.
