Purbaya Dicopot, Ekonom Bongkar Masalah yang Diduga Jadi Pemicu Reshuffle
Abadikini.com, JAKARTA – Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara memunculkan beragam spekulasi mengenai alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle.
Sejumlah ekonom melihat pergantian tersebut tidak semata-mata sebagai pergantian personel, tetapi berkaitan dengan kebutuhan pemerintah memperbaiki koordinasi di sektor fiskal sekaligus menghadapi tantangan penerimaan dan belanja negara.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai persoalan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor yang patut diperhatikan.
Menurut Bhima, terdapat perbedaan pandangan dalam sejumlah kebijakan, termasuk terkait hubungan kerja antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah gitu ya, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian Eselon II, kemudian restitusi pajak yang ditahan itu buat banyak pelaku usaha nggak happy,” kata Bhima seperti dilansir dari detikcom, Senin (14/9/2026).
Ia menjelaskan, penahanan restitusi pajak pada awalnya dimaksudkan untuk pemeriksaan di sektor sumber daya alam. Namun, kebijakan tersebut kemudian disebut berdampak lebih luas ke berbagai sektor usaha.
Kondisi itu, menurut Bhima, turut memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di internal Kementerian Keuangan.
“Karena awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam, tapi ternyata di semua sektor. Jadi antara Bimo dengan Purbaya beda pendapat di situ,” ujarnya.
Selain persoalan koordinasi internal, Bhima menyinggung hubungan Kementerian Keuangan dengan Danantara terkait setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia menyebut persoalan dividen sekitar Rp120 triliun yang disetorkan Danantara kepada Kementerian Keuangan sempat menimbulkan keberatan.
“Selain itu juga ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Danantara, BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara juga tuh,” kata Bhima.
Bhima juga menilai gaya kepemimpinan dan komunikasi Purbaya menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
“Jadi cara-cara Purbaya mengkoordinasi internal termasuk juga gaya komunikasinya juga makin lama makin buruk ya gitu, dan overconfidence. Itu yang membuat dia kemudian di-reshuffle,” ujarnya.
Berbeda dengan Bhima, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, melihat pergantian tersebut lebih sebagai bagian dari dinamika pemerintahan dan kebutuhan penyegaran di tengah tantangan fiskal.
Menurut Tauhid, pemerintah membutuhkan figur yang dinilai mampu membawa pendekatan baru untuk memperkuat kinerja penerimaan negara sekaligus meningkatkan efektivitas belanja.
“Pemerintah melihat memang perlu ada sosok baru yang dianggap bisa menyelesaikan problem-problem ketimpangan hari ini gitu ya. Pertama, dari sisi pendapatan negara, di mana memang pendapatan negara ini bisa lebih cepat, lebih besar,” ujar Tauhid.
Selain meningkatkan pendapatan, ia menilai Menteri Keuangan baru akan menghadapi tuntutan untuk memastikan belanja negara mampu memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan pengendalian defisit.
“Yang kedua tentu saja berkaitan dengan kualitas belanja negara kita yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Termasuk juga mengontrol defisit,” sambungnya.
Tauhid menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang kuat karena bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia telah lama berada di institusi tersebut dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Sri Mulyani.
Latar belakang itu dinilai menjadi keunggulan tersendiri karena Suahasil dianggap telah memahami mekanisme kerja, persoalan internal, serta tantangan fiskal pemerintah.
“Kan dia orang dalam, bukan orang luar. Berarti kan gaya orang dalam pasti sudah jauh lebih tahu gitu ya. Mungkin gitu. Kalau lain-lain nggak,” tuturnya.
Dengan pengalaman tersebut, Tauhid menilai Suahasil memiliki peluang untuk langsung bekerja tanpa membutuhkan waktu panjang untuk beradaptasi.
“Saya kira dengan pengalaman beliau di internal pemerintahan, nah itu jauh punya daya dorong untuk bisa melakukan perubahan. Walaupun mungkin tidak bisa setahun, ya setahun ini lah begitu, dikasih waktu lah untuk bisa melakukan yang diminta oleh Presiden,” katanya.
Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan itu pun kini menempatkan Suahasil pada posisi strategis. Tantangannya bukan hanya menjaga kesehatan APBN, tetapi juga meningkatkan penerimaan, memperbaiki kualitas belanja, serta memastikan kebijakan fiskal tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
