Banyak Direksi Baru Bank BUMN Belum Jalani Fit and Proper Test di OJK
Abadikini.com — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui dari perombakan direksi bank-bank pelat merah pada pertengahan Agustus hingga September 2019 belum semuanya melalui tahapan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Otoritas Jasa Keuangan.
Tapi, Kementerian BUMN memastikan hal itu tetap sesuai dengan prosedur dan sah.
Perombakan tersebut di antaranya penunjukkan Sunarso sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menggantikan Suprajarto.
Sementara, Supjararto ditunjuk Rini Soemarno, menteri BUMN periode pertama Jokowi menjadi Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), namun Suprajarto mengundurkan diri dari jabatan barunya tersebut.
Di bank pelat merah lain, juga muncul Ario Bimo, yang didapuk Rini sebagai Direktur Keuangan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), menggantikan Catur Budi Harto.
Sedangkan, Catur, ke PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menempati posisi Wakil Direktur Utama. Hanya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang tak mengalami perubahan direksi.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan uji kepatutan dan kelayakan memang cukup memakan waktu, karena antrean di OJK bisa beberapa bulan. Meski itu menjadi salah satu syarat wajib dalam proses pemilihan direksi maupun komisaris perusahaan BUMN.
“Itu masalah waktu saja. Biasa kalau di OJK antreannya sampai berapa bulan. Tapi bukan berarti ditolak,” ungkap Tiko, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (13/11/2019).
Namun, kata Tiko, dia memastikan belum diujinya direksi yang telah terpilih dalam RUPSLB tersebut bukan karena seringnya ada perombakan direksi di perusahaan BUMN. Ia pun tak menyebut secara pasti, direksi dan dari bank BUMN mana yang belum melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan.
Ia memastikan, ke depan, koordinasi Kementerian BUMN dengan OJK bakal lebih baik lagi.
“Enggak hapal terlalu teknis. Tapi tidak ada isulah. Ke depan kita lebih koordinasi lebih baik dengan OJK,” pungkas mantan Direktur Bank Mandiri ini.
