Pemerintah Optimis Lima Isu Krusial RUU Pemilu Segera Disepakati
abadikini.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis 5 isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dapat segera diselesaikan. Ia katakan, dialog dan lobi sudah dibuka untuk mengkonsultasikan 5 isu krusial tersebut antara pemerintah dan pansus RUU Pemilu. Dari pihak pemerintah misalnya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, hingga Menteri Sekretaris Negara.
“Pemerintah yakin semangat musyawarah pemerintah dan pansus,” kata dia dalam keterangan tertulisnya,” Minggu, (18/6/2017).
Tjahjo Kumolo menuturkan, sebagai wakil pemerintah dalam pansus, pihaknya pun sudah berkonsultasi dengan Presiden. Selain itu pihaknya juga rutin melaporkan progres kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.
“Semangat teman-teman Pansus RUU dan pemerintah beberapa hari ini intensif melakukan lobi baik antara anggota pansus, pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik, pemerintah juga terlibat lobi intensif,” tuturnya.
Tjahjo menilai 5 isu krusial yang masih seret saling memiliki keterkaitan antara kepentingan dan strategi partai politik. Ia memastikan pemerintah dan partai politik dalam pansus berkomitmen sama melalui pemilu serentak untuk membangun sistem pemerintahan presidensil yang efektif. Adapun 5 isu tersebut adalah ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, alokasi kursi ke dapil, dan sistem pemilu.
Namun Tjahjo Kumolo menyiapkan opsi lain apabila musyawarah gagal menyepakati kelima isu krusial dalam RUU Pemilu tersebut. “Kalau sampai tidak bisa musyawarah di pansus ya dibawa ke paripurna untuk pengambilan keputusan, kalau sampai Deadlock ya kembali ke undang-undang lama,” kata dia. (nov.ak)
