Skandal Rel Nasional Menggulung, KPK Periksa Ulang Budi Karya Sumadi
Abadikini.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyeret nama mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam pusaran perkara dugaan suap proyek perkeretaapian. Ia dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur rel di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.
“Saksi BKS dijadwalkan pagi ini untuk diperiksa dalam perkara DJKA,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Pemeriksaan ini dinilai krusial. Saat proyek-proyek tersebut berjalan, Budi Karya menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Penyidik membutuhkan keterangannya untuk mengurai dugaan praktik pengaturan tender yang diduga berlangsung sistematis di sejumlah lokasi proyek.
Kasus ini mencuat dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah—kini bernama BTP Kelas I Semarang. OTT itu membuka tabir dugaan permainan proyek rel di berbagai daerah.
Awalnya, KPK menetapkan 10 tersangka. Namun, hingga 20 Januari 2026, jumlah tersangka membengkak menjadi 21 orang, termasuk dua korporasi yang turut dimintai pertanggungjawaban pidana.
Proyek yang disorot mencakup pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua supervisi di Lampegan, Cianjur, serta perbaikan perlintasan sebidang di lintas Jawa-Sumatera.
Modus yang didalami penyidik mengarah pada rekayasa proses lelang. Pemenang proyek diduga telah “diatur” sejak tahap administrasi hingga penetapan akhir tender. Skema ini disebut melibatkan sejumlah pihak internal dan eksternal.
Budi Karya bukan pertama kali dimintai keterangan. Ia pernah diperiksa pada 26 Juli 2023 dalam perkara yang sama. Pada 18 Februari 2026, ia juga sempat dipanggil, namun tidak hadir dengan alasan agenda lain.
Kini, pemeriksaan ulang terhadap mantan menteri tersebut menjadi bagian penting dari upaya KPK membongkar konstruksi perkara yang merentang dari Jawa hingga Sulawesi. Publik menanti, sejauh mana pengusutan ini akan menyeret aktor-aktor kunci di balik proyek strategis perkeretaapian nasional tersebut.
