FX Rudy ke Jokowi: Hari Ini Netral, Besok Kampanye Memihak
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait keberpihakan presiden di Pemilu 2024. Pria yang akrab disapa Rudy itu mempertanyakan konsistensi Jokowi dalam menyikapi pemilu kali ini.
Rudy memahami aturan perundang-undangan memang memperbolehkan presiden terlibat dalam kampanye. Namun ia menilai pernyataan Jokowi tersebut tidak sesuai dengan sikapnya selama ini. Pasalnya, Jokowi tidak pernah menyatakan secara tegas dukungannya kepada salah satu pasangan calon yang berkompetisi di Pilpres 2024.
“Kalau Presiden ikut kampanye, memihak, kenapa kemarin ngendika (bilang) netral?” kata Rudy dilansir dari CNNIndonesia Kamis (25/1/2024).
“Hari ini netral, besok ikut kampanye. Memihak. Ini yang diikuti yang mana?” lanjut pria yang pernah menjadi wakil pendamping Jokowi saat masih menjabat Wali Kota Solo itu.
Rudy juga menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut presiden adalah pejabat politik. Namun di sisi lain, kata Rudy, pejabat-pejabat politik di tingkat daerah justru merasakan intimidasi dalam berbagai bentuk.
“Kemarin katanya dipilih rakyat, sekarang mengaku pejabat politik. Pejabat politik itu diusung oleh partai politik. Tapi kenapa wali kota, gubernur yang dari pejabat politik diintimidasi?” kata Rudy.
Lebih lajut, Rudy membandingkan sikap Jokowi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Rudy memuji Presiden Kelima RI itu memiliki sikap yang konsisten.
“Ketum saya konsisten. Menolak ya menolak. Menolak perpanjangan tiga periode karena tidak sesuai dengan amanat reformasi dan melanggar konstitusi. Itu namanya konsisten,” kata Rudy.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pilpres asalkan mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Jokowi itu merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar aturan.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi mengatakan presiden tak hanya pejabat publik tapi juga berstatus pejabat politik.
