Pernyataan Terbuka Soal Maklumat Habib Rizieq

Oleh:

Mohammad Novel Damopolii

(Departemen Komunikasi dan Informasi Publik DPP PBB)

Saya menyampaikan bahwa dalam menyikapi info media sosial, baiknya mengecek, mengklarifikasi dan tabayyun terlebih dulu. Berpolitik dan mengelola politik tidak semudah membalikan telapak tangan, juga tidak bisa dengan asumsi dan perkiraan hitam putih serta halal haram.

Bagi kita semua kewajiban utama adalah urusan Partai kita sendiri, mulai sekarang kesampingkan urusan orang lain, partai lain.

Kita harus yakin bahwa Keputusan Partai telah melalui kajian dan pertimbangan luas dan mendalam.
Yang kita hadapi dan kedepankan adalah Keputusan Politik berupa Urusan Siasyah.

Sudah cukup penjelasan bahwa soal Dua Pasangan Calon Capres yang ada bagi PBB keduanya sama saja tidak ada lebihnya.

Dan juga sudah dikaji bahwa PBB akan lebih sulit melangkah jika bergabung dan menyatakan dukungan Politik dengan Pasangan Calon Presiden yang sudah terang tidak peduli bahkan mengabaikan Ketua Umum PBB.

Bahkan juga terungkap ke publik, terkesan mereka lebih memanfaatkan dukungan Politik Ketua Umun dan PBB ketimbang mengutamakan musyawarah dan kerja sama yang jujur, baik dan terbuka, karena hingga kini tidak ada niat baik membuka hubungan dan menjalin kerja sama itu, semua sudah jadi fakta.

PBB adalah Partai Islam yang Berdaulat, Mandiri dan Berdiri Sendiri. Tidak boleh ada yang melakukan intimidasi dan ancaman oleh orang per orang dengan Propaganda Politik Negatif.

Pada akhirnya akan di jelaskan terbuka pada rakyat dan Umat Islam bahwa PBB belum pernah secara resmi menerima Surat Dukungan Ormas yang mana dukungan dimaksud telah Berkekuatan Hukum. Sebab sejauh ini dukungan yang diterima PBB adanya dalam bentuk seruan dan himbaun, dan perlu juga Rakyat Umat Islam tahu bahwa Ormas Islam, FPI, PA 212 dan lain-lain, anggota dan simpatisannya tersebar luas pada banyak partai baik jadi Caleg, juga Pengurus.

Kita DPP PBB sedang mengecek berapa jumlah keseluruhan Caleg dan Pengurus PBB yang nyata berasal dari Pimpinan dan anggota Ormas tertentu. Jika hanya sedikit, tidak signifikan dalam jumlahnya bisa saja secara Hukum PBB persoalkan balik. Sebab seakan-akan PBB telah menerima dan memanfaatkan puluhan atau ratusan kader Ormas tertentu.

Sengaja saya tulis agar kita tidak mudah goyah atas perlakuan Menggeneralisir/memukul rata urusan Internal Partai Bulan Bintang yang secara politik jelas secara Hukum dan Perundang- undangan Sah dan Berdaulat.