PPP Geram Cara Cak Imin Ngebet Jadi Cawapres Jokowi
Abadikini.com, JAKARTA- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin mendeklarasikan dirinya sebagai calon wakil presiden untuk Joko Widodo di Pilpres 2019.
Manuver politik Cak Imin ini, disindir elite parpol sesama pendukung pemerintah, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Achmad Baidowi menilai, adanya deklarasi Jokowi-Muhaimin Iskandar, atau yang disebut Join untuk Pilpres 2019, seakan memaksa Jokowi memilih Cak Imin. Padahal, ranah cawapres menjadi domain Jokowi.
“Itu yang kami sayangkan dan kami pertanyakan. Maksudnya Join itu apa? Mau memaksa Pak Jokowi mengambil Cak Imin? Padahal, ranah cawapres itu merupakan domain dari Pak Jokowi,” kata politikus yang akrab disapa Awiek itu di gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 April 2018.
Menurut dia, Jokowi paling tahu siapa figur yang layak digandeng sebagai cawapres. Tentunya, figur tersebut harus memiliki integritas, kualitas, dan elektabilitas.
“Terakhir, memiliki chemistry dengan Pak Jokowi, karena ini ibarat suami istri, jadi harus sejalan serempak. Tidak yang suaminya ke kanan, istrinya ke kiri, enggak bisa,” lanjut Awiek.
Ia menyindir PKB sebagai partai yang justru belum secara resmi mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi. Namun, sudah mendeklarasikan Cak Imin sebagai cawapres Jokowi. “Silahkan PKB mendeklarasikan diri ke Pak Jokowi, kita tunggu,” kata Awiek.
Bagi dia, cara PKB terkesan memaksakan Cak Imin sebagai cawapresnya Jokowi itu terlalu jauh. Sebab, hal ini terkesan mengintervensi Jokowi. Berbeda, bila hanya harapan, maka tak ada masalah.
“Tapi kalau sampai intervensi, kami keberatan, karena kami sudah sepakat soal cawapres Pak Jokowi itu akan dibahas bersama di pilkada serentak. Dan, sampai sekarang dukungan resmi PKB kepada Pak Jokowi kami belum lihat. Hanya sekedar deklarasi Jokowi-Cak Imin,” kata Baidowi.
Kemudian, Awiek pun mempertanyakan maksud deklarasi yang dibuat posko pemenangan di daerah-daerah atas nama Jokowi-Cak Imin.
“Kami sampai saat ini, masih mempertanyakan mau bikin posko sebanyak apapun, kalau semisal Pak Jokowi tidak menggandeng, yang punya posko apakah poskonya masih berdiri,” tutur Anggota Komisi II DPR itu. (ak/viva)
