Terkait Para Jenderal Nyalon di Pilkada 2018, Bawaslu: “Kami Akan Melakukan Pengawasan”
abadikini.com, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta para aparatur sipil negara atau ASN untuk mundur jika yang bersangkutan berkeinginan maju sebagai calon kepala daerah. Bawaslu mengingatkan hal ini untuk mencegah adanya pengaruh penggalangan dukungan. Bawaslu juga menyoroti beberapa jenderal aktif di TNI dan Polri yang akan maju dalam Pilkada serentak 2018.
“Posisi kami tentu untuk melakukan pengawasan kepada aturan yang terlibat atau tidak,” kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di Jakarta, Selasa (26/12/ 2017).
Afifudin menyampaikan, institusinya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Mabes TNI mengenai para perwira aktif yang hendak maju di Pilkada. Dengan jabatan perwira yang aktif hingga masa pendaftaran Januari 2018, bukan tidak mungkin calon kepala daerah dari TNI atau Polri aktif melakukan aktivitas yang mengarah pada kampanye.
“Orientasi yang kami lakukan adalah pencegahan. Ketika ada proses-proses seperti jalan sehat yang mengakuisisi massa dan diduga ada orang yang mau mencalonkan diri, kami menyurati dan menyampaikan bahwa ini akan berpotensi untuk disalahgunakan,” kata dia.
Seperti diketahui tiga jenderal dari kepolisian dan satu dari TNI telah menyatakan niatnya maju dalam Pilkada 2018. Ketiganya yaitu Komandan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri Irjen Murad Ismail untuk Provinsi Maluku, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Jawa Barat dan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Saffarudin yang maju di wilayahnya bertugas.
Sementara di TNI, ada Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi yang sejak dulu menyatakan diri maju di Pilgub Sumatera Utara. (leo.ak)
Sumber: Viva
