Defisit Anggaran Makin Tinggi, Politisi PBB: Mau dibawa Kemana Nunukan ini?
abadikini.com – NUNUKAN – Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Nunukan paska pemberlakukan Inpres no 66 Tahun 2016 membuat Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki defisit anggaran sepanjang tahun 2016 sebesar Rp 146 miliar. Sebelumnya, defisit anggaran hanya berkisar Rp 30 miliar pada awal tahun 2016 lalu. Alhasil, belanja SKPD pun dipangkas hingga mencapai 38 persen.
Imbas dari defisit anggaran yang terjadi saat ini membuat anggota DPRD Kabupaten Nunukan segan menemui masyarakat saat masa reses. Berbeda dengan anggota DPRD Kabupaten Nunukan asal Partai Bulan Bintang (PBB), Nardi Azis, mengatakan, pihaknya memang harus turun menemui konstituen untuk mendengarkan aspirasi mereka. Namun hal ini menjadi dilematis, karena anggaran yang sangat terbatas saat ini.
Dikhawatirkan, aspirasi masyarakat tidak bisa terpenuhi karena anggaran yang sangat minim. Akibatnya justru akan menimbulkan opini negatif terhadap anggota DPRD, Kabupaten Nunukan karena merasa aspirasinya tidak diperjuangkan.
“Tidak defisit saja masyarakat jenuh. Apalagi kami memperjuangkan aspirasi tetapi ada keterbatasan. Ini dilematis memang bagi kami,” ujar politisi Partai Bulan Bintang ini, Kamis (13/10/2016)
Nardi mengatakan, saat turun menemui masyarakat untuk mendengarkan suara mereka, seharusnya sudah ada rumusan dan kepastian terhadap dukungan pembangunan.
“Atau langkah antisipatif terhadap kemerosotan ekonomi mereka. Namun kemerosotan ekonomi justru terjadi pada induk anggaran. Saya akan sampaikan aspirasi ini ke pemerintah selaku eksekutor, kita nggak berani janji segala macam,” ujarnya.
Kondisi saat ini menurutnya mempengaruhi mental masyarakat. Banyak di antara masyarakat menanyakan dana taktis untuk sekedar memperbaiki jembatan putus akibat kondisi cuaca. “Atau kerusakan jalan yang dinilai lebih urgen daripada sekadar menganggarkan dana untuk kegiatan yang ending goalnya tak kentara. Ada hal prinsipil, mendesak, saya sudah tidak bisa bedakan lagi sekarang ini di tengah kondisi begini,” katanya.
Nardi Azis hanya berharap, persoalan perekonomian saat ini bisa diatasi Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan duduk bersama DPRD Kabupaten Nunukan.
Perlu pula mengumpulkan seluruh satuan kerja perangkat daerah maupun forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Nunukan.
“Bukan masalah mencari uangnya dimana? Tetapi ending goal-nya yang kita harus cari,” ujarnya.
Nardi Azis menilai, saat ini pemerintah belum memberi kejelasan dari tanda kinerja mereka. Bahkan masalah mendasar seperti listrik juga sampai kini tidak kunjung ada solusi.
“Jangankan investor, UKM seperti ikan kering saja merugi,” katanya.
Sebagai bagian dari masyarakat Nunukan, dia menginginkan ketegasan pemerintah. Akan dibawa kemana Nunukan ini?
“Atau bagaimana cara yang ditempuh Pemkab Nunukan memberi kesejahteraan pada masyarakatnya? Bernegara itu rule-nya harus jelas. Dan semua kembali ke eksekutor. Kalau kami dalam tanda petik anggota Dewan hanya mediator. Finalnya tetap di eksekutor itu,” ujarnya. (sp.aka)
