DPRD Pertanyakan Ada Dua Desa di Pamekasan yang Tak Bisa Cairkan Dana Desa
Abadikini.com, PAMEKASAN – Fraksi Madani DPRD Pamekasan melalui juru bicaranya, Komarul Wahyudi, memberikan sorotan khusus terhadap nasib dua desa yang tidak bisa mencairkan Dana Desa (DD) tahun 2020.
Dalam pandangan fraksi yang terdiri dari anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Golkar dan Partai Perindo itu, dua desa yang tidak mencairkan DD harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, karena sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan pemerintah desa.
“DD menjadi perhatian dari seluruh masyarakat. Ada dua desa yang menjadi perhatian kami karena gagal terlaksana dengan baik. Semisal Desa Laden pada tahun 2019 mendapatkan anggaran sebesar Rp1,2 miliar, namun yang bisa terealisasi sekitar Rp180 Juta. Patut dinilai, ini sebagai bentuk kegagalan terhadap pembinaan pemerintah desa,” ungkap Komarul Wahyudi.
Selain Desa Laden, Komarul Wahyudi juga menyoroti Desa Cenlecen yang mengalami masalah dalam pencairan DD di tahun 2019, karena berimbas pada pencairan DD di tahun 2020.
“Apa yang menjadi kendala pada tahun 2019 bisa menjadi bahan evaluasi, sehingga untuk tahun berikutnya di tahun 2020 ini, agar ada solusinya,” pungkas anggota DPRD Pamekasan termuda tersebut.
Ihwal masalah pencairan DD untuk Desa Laden dan Desa Cenlecen tidak dilakukan, sebagaimana informasi yang kabar Madura himpun dari Kabid PKSB Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pamekasan (PMD), Eja Juda, karena kedua desa tersebut tidak melaporkan penggunaan DD pada tahap I dan tahap II.
Imbasnya, tahap III tahun 2019 tidak bisa dicairkan karena beluma danya laporan penggunaan LPJ DD tahun 2019 tahap I.
Keberlanjutan dari tidak bisa mencairkan tahap III tahun 2019, juga mengancam pada pencairan DD tahun 2020 ini. Kedua desa tersebut, berdasar catatan Kabar Madura, dalam proses alih kepemimpinan kepala desa, tercatat melakukan pemilihan kades pada September 2019 lalu.
“Kami berharap, tidak terurusnya DD di desa-desa di Pamekasan kedepannya tidak terjadi lagi,” pungkas Komarul Wahyudi.
Atas pandangan Fraksi Madani tersebut, Wakil Bupati Pamekasan Raja’e menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi di tataran eksektif, khususnya kepada Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (PMD), guna untuk memastikan DD peruntukannya betul-betul untuk kesejahteraan warga desa sesuai dengan dengan rancangan perencanaan pembangunan yang telah ada.
“Tentunya kami akan segera evaluasi bersama, apa kendala-kendala yang sehingga tidak bisa mencairkan DD. Termasuk akan melakukan evaluasi dalam penggunaan DD apakah sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah direncanakan,” pungkasnya.
