Kemenko Polhukam Perkuat Keamanan Laut Lewat Komite Keselamatan Maritim
Abadikini.com, JAKARTA – Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam menghadiri pertemuan ke-108 Komite Keselamatan Maritim (The Maritime Safety Committee/MSF) di London, Inggris. MSF menangani keamanan dan keselamatan maritim di bawah naungan International Maritime Organization (IMO).
Pertemuan ini membahas sejumlah isu penting, di antaranya keamanan Laut Merah, pengembangan Kode untuk Kapal Otonom (Maritime Autonomous Surface Ships-MASS), pengembangan kerangka peraturan keselamatan untuk mendukung pengurangan emisi GRK dari kapal yang menggunakan teknologi baru dan bahan bakar alternatif.
Isu lain yang dibahas termasuk revisi Pedoman Manajemen Risiko Siber Maritim, penanganan kekerasan dan pelecehan di sektor maritim, pelatihan dan sertifikasi personil kapal penangkap ikan—meliputi perjanjian yang direvisi dan kode etik baru yang akan diadopsi—pedoman pemeriksaan kesehatan nelayan, amandemen terhadap Konvensi SOLAS 1978 dan instrumen terkait, serta pembaruan mengenai pembajakan dan perampokan bersenjata.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa negara Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina, menegaskan komitmen mereka untuk terus meningkatkan keamanan di laut, khususnya di wilayah Selat Malaka dan Laut Celebes Utara (perbatasan antara Kepulauan Sulu dan Pulau Mindanao, Filipina) melalui kerja sama dan koordinasi antarnegara di wilayah perbatasan.
Untuk melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022, Kemenko Polhukam perlu melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang memiliki kewenangan di laut. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka, yang merupakan daerah prioritas patroli nasional pada tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menko Polhukam No. 13 Tahun 2024 tentang Rencana Patroli Nasional Tahun 2024. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama pelaksanaan Patroli Terkoordinasi dengan negara-negara tetangga di ASEAN.
Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah koordinatif yang dilakukan, diharapkan keamanan dan keselamatan maritim di wilayah perairan Indonesia dapat semakin terjamin, sehingga mendukung stabilitas dan kesejahteraan regional.
