Berikan Sambutan Seminar DPD RI, LaNyalla Inginkan Pembangunan Cepat Tanpa Melanggar Hukum

Abadikini.com, JAKARTA – DPD RI menggelar seminar nasional pencegahan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Dalam diskusi yang digelar di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). Hadir sebagai pembicara antara lain Ketua KPK, Firli Bahuri, Jaksa Agung RI, ST Burhanudin, hingga Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono. Seminar ini dibuka oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Dalam sambutannya, LaNyalla menyatakan beberapa hal penekanan tentang pembangunan di daerah.  LaNyalla mengatakan kepentingan, DPD RI, sebagai wakil daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah, 34 Provinsi di Indonesia. “Bagi kami, sudah tepat apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa pembangunan Indonesia, harus menggunakan pendekatan INDONESIA SENTRIS. Artinya membangun secara merata dan bersamaan dari seluruh daerah,” ujar LaNyalla.

DPD memang berkepentingan dengan kemajuan daerah karena mereka adalah para senator yang mewakili daerah sekaligus menjadi ujung tombak dalam pembangunan di daerah. “Bagi kami di DPD, wajah Indonesia adalah mozaik dari wajah 34 Provinsi yang kami wakili. Jika daerah maju, maka Indonesia juga pasti maju. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, sekali lagi, titik tekan tema seminar kali ini sebenarnya ada pada kalimat percepatan pembangunan daerah,” ungkap LaNyalla.

Menurut Senator asal Jawa Timur itu, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja menjadi sangat penting sebagaimana hal ini sering ditekankan oleh bapak Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, pentingnya investasi dan penciptaan lapangan kerja. Namun hal itu justru sering terlupakan karena adanya sejumlah kekhawatiran daerah kepala daerah dalam bergerak menggunakan dana pembangunan. 

“Para narasumber saya harap bisa memberikan jurus kepada para kepala daerah, agar pembangunan bisa berlangsung cepat, sekaligus tidak melanggar hukum. Ini penting, sebab masih ada aparatur pemerintah daerah yang ragu-ragu, bahkan takut dalam mengambil kebijakan dan kebijakan itu nantinya dikhawatirkan akan dipersoalkan,” ungkap LaNyalla dalam sambutannya.

Hal ini termasuk melaksanakan belanja daerah akibat adanya pengalaman berurusan dengan aparatur penegak hukum di daerah. “Kini salah satu dampaknya, masih besarnya angka SILPA di banyak daerah. Penegakan hukum secara baik dan benar kita hormati. Namun percepatan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan, perlu kita dukung dan prioritaskan. Terutama memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyelenggara pemerintahan daerah, dan menciptakan kepastian   hukum akan investasi,” pungkasnya.