Jokowi Harus Hati-hati dengan Parpol Yang Baru Gabung Koalisi
Abadikini.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indo Polling Network, Wempy Hadir menilai bahwa koalisi gemuk berpotensi menyulitkan Joko Widodo (Jokowi) lima tahun mendatang. Koalisi partai-partai pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sudah cukup ideal.
“Koalisi gemuk hanya akan menyulitkan Jokowi dalam melakukan kordinasi. Koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf saja sudah bisa dikatakan besar dan mayoritas di parlemen. Kuncinya, koalisi ke depan harus efektif dalam jalankan berbagai kebijakan strategis untuk kepentingan negara,” kata Wempy, seperti dikutip Abadikini dari laman Beritasatu Rabu (24/7/2019).
Menurut Wempy, terlalu berisiko jika Jokowi memang ingin merangkul partai-partai yang mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ketika Pilpres. Wempy menjelaskan, membagi posisi menteri bukan perkara mudah. Tidak tertutup kemungkinan bakal terjadi perbedaan pandangan di dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf yang dari awal berjuang total.
Risiko lainnya, lanjut Wempy, Jokowi-Ma’ruf akan kesulitan mengimplementasikan visi dan misi.
“Kita ketahui bahwa terkadang walaupun sudah masuk dalam koalisi, tidak jarang partai tersebut masih memperjuangan kepentingan partainya. Ini tentu menjadi bahaya laten bagi Pak Jokowi,” demikian Wempy.
Wempy mencontohkan, pengalaman Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Wempy menyatakan, PAN kerap berbeda mengenai kebijakan tertentu dari pemerintah. Hal itu, masih kata Wempy, fakta yang semestinya menjadi rujukan bagi Jokowi-Ma’ruf dalam rangka mendesain kabinet.
“Jadi mesti hati-hati dalam membangun koalisi besar, karena ada begitu banyak risiko yang bisa dihadapi. Jika koalisinya gemuk, maka saya khawatir program yang dicanangkan oleh Jokowi-Maruf dalam kampanye Pilpres 2019 sulit terwujud. Sebab partai cenderung membangun kepentingannya sendiri,” ujar Wempy.
Di sisi lain, Wempy menyatakan, wacana Ketua Dewan Kehormatan PAN supaya Jokowi membagi kekuasaan 55-45 tak perlu direspons. Pasalnya, Jokowi-Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih mempunyai hak prerogarif menyusun pemerintahan.
“Tanpa harus mendengar masukan elite yang sebenarnya haus akan kekuasaan,” tegas Wempy.
