Doli Kurnia: Betapa Terhinanya DPR dan Golkar Dikendalikan dari Penjara

abadikini.com, JAKARTA – Gelombang suara untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pasca Setya Novanto ditahan terus bergulir. Isu yang terbaru adalah sebanyak 26 DPD I Golkar yang kumpul membahas Munaslub.

Kader Muda Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap keseriusan DPD I untuk dilaksanakan Munaslub sebagai jalan penyelamatan Partai Golkar dari keterpurukan.

“Saya berharap mereka melakukannya secara serius dengan berorientasi pada penyelamatan Golkar, bukan didasari oleh kepentingan mereka masing-masing. Ini momentum bagi DPD Provinsi untuk merubah image dari sebelumnya seperti “cap stempel” DPP untuk menyatakan kesolidan dukung SN ke publik berubah menjadi “garda terdepan” perubahan di dalam tubuh Partai Golkar,” kata Doli dalam pesan singkatnya, Jumat (24/11/2017).

Sesungguhnya, kata Doli, semua berharap Rapat Pleno yang diselenggarakan dua hari lalu itu membahas agenda Munaslub sebagai media mengimplementasikan tuntutan perubahan yang tidak bisa ditawar lagi.

Doli melanjutkan, dengan sudah ditersangkakannya SN untuk yang kedua kali dan sudah ditahan pula, tentu tidak ada cara atau jalan lain, demi menyelamatkan Golkar dari keterpurukan, SN harus diganti sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Rapat Pleno kemarin seharusnya adalah jalan memenuhi tuntutan konstitusi, dengan menunjuk pelaksana tugas (plt.) Ketua Umum, yang tugasnya hanya satu, yaitu menyelenggarakan Munaslub segera,” kata Doli.

Tapi lucunya, kata ia, Rapat Pleno kemarin justeru sama sekali tidak membicarakan Munaslub, malah membahas “surat wasiat” yang menghasilkan keputusan adanya plt.

“Plt yang ditunjuk pun adalah Sekjend, yang menyimpang dari perspektif kelaziman dan etika organisasi. Di mana masih ada Ketua Harian dan 9 Korbid serta puluhan Ketua, ditunjuk Sekjend yang fungsi dan tugas utamanya adalah administratif,” ucapnya.

Surat wasiat itu, kata mantan Ketua Umum KNPI ini bagi orang yang rasional dan waras, sudah seharusnya ditolak. Karena cara itu menunjukkan bahwa SN menganggap Partai Golkar dan DPR RI seperti perusahaan milik pribadinya, seperti SN lah pemilik saham mayoritas, yang seluruh keinginannya harus dipenuhi, sekalipun saat ini dia berada di tahanan.

“Betapa terhinanya bangsa ini, lembaga tinggi negara seperti DPR dan institusi publik seperti Partai Golkar dikendalikan oleh seorang dari balik jeruji,” tandasnya. (beng.ak/ts)