Salah Satu Elit Gerindra Kirim Surat Minta Maaf Pada Megawati
abadikini.com, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono berkirim surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat tertanggal 1 Agustus 2017 itu berisi permintaan maaf sekaligus mengklarifikasi pernyataannya.
Dia mengaku tidak bermaksud menyamakan PDIP dengan PKI. Dalam suratnya Arief menyebut PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai Pancasila serta memperjuangkan rakyat Indonesia.
“Karena itu, untuk meluruskan kesalahpahaman, saya Arief Poyuono meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan seluruh jajaran kader PDIP,” tulis Arief dalam surat tersebut.
Surat itu ditandatanganinya dan diberi materai 5.000. Dia menuturkan alasannya menulis surat permintaan maaf. Menurutnya, itu dilakukan untuk meluruskan kesalahpahaman. “Untuk menjaga hubungan Saya dengan PDIP yang selama ini baik. Dan meluruskan kesalahpahaman, sebab selama ini Saya yang paling Tidak setuju isu-isu PKI dikaitkan dengan PDIP dan Pak Joko Widodo,” jelasnya.
Dia juga membuat klarifikasi atas pernyataannya mengenai PDIP dan PKI. Dalam klarifikasinya, dia menanggapi keluhan Sekjen PDIP terkait PDIP yang sering dikaitkan dengan PKI. Menurutnya, seharusnya itu menjadi koreksi bagi PDIP, mengapa PDIP yang merupakan partai berideologi Pancasila sampai dikaitkan dengan PKI.
“Saya menanggapi Keluhan Pak Hasto Karena PDIP sering dikaitkan Dengan PKI,” ucapnya.
Dia lantas mengaitkan dengan pernyataan Hasto yang membalas kritik Prabowo soal UU Pemilu yang disebut mantan Danjen Kopassus itu sebagai penipuan terhadap rakyat. Dia melihat Hasto seolah antikritik, dengan menuding Prabowo berambisi jadi Presiden.
“Biasanya sifat PKI itu anti Kritik dan melanggar Konstitusi ,Makanya wajar sehingga PDIP sering disamakan dengan PKI seperti keluhan Hasto kepada media saat menanggapi pernyataan Prabowo di Cikeas saat bertemu SBY, sebab sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras serta melanggar konstitusi dan menipu Rakyat dengan jargon kerakyatan,” tulis Arief.
Dia meminta PDIP tidak salah tanggap. Dia tidak menuduh PDIP sama dengan PKI. Namun, kata dia, akibat pemaksaan kehendak dalam Presidential Threshold 20 persen, sering PDIP dituduh dan disamakan dengan PKI.
“Coba lebih sadar dan jangan memaksakan kehendak di luar kewarasan maka tuduhan terhadap PDIP dikaitkan dengan PKI pasti tidak ada. Saya Jamin PDIP Bukan PKI seperti yang dituduhkan oleh segelintir orang yang tidak suka dengan PDIP,” jelasnya.
