Kahar Muzakir Jadi Ketua Komisi III, Airlangga Hartarto Dinilai Telah Lakukan Blunder Politik

Tim EditorSenin, 22 Januari 2018 | 16:59 WIB

Abadikini.com, JAKARTA- Susunan Kepengurusan baru Partai Golkar yang baru di umumkan hari ini, Senin (22/1/2018) mendapat reaksi dari Direktur Nusantara Anti-Corruption Monitoring (Nusa-COM) Santanu Wijaya, menurutnya Airlangga Hartarto telah membuat blunder politik.

“Airlangga Hartarto justru telah membuat blunder politik, langkah mundur, menyerah dan bertekuk lutut kalah pada komitmen yang telah dibuatnya di Munaslub, yaitu Golkar Bersih” kata Santanu melalui keterangan pers yang diterima tim abadikini.com pada Senin (22/1/2018)

Santanu menjelaskan dengan menunjuk Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III, maka slogan Golkar Bersih yang diusung saat Munaslub, pada kenyataannya hanyalah pepesan kosong semata. Padahal dengan terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto cukup menolong citra Partai Golkar yang terlanjur distigma sebagai partai koruptor di era kepemimpinan Setya Novanto.

Lebih lanjut lagi, Dengan membawa slogan “Golkar Bersih”, Airlangga Hartarto sebetulnya diharapkan mampu membawa perubahan besar di dalam tubuh Partai Golkar yang selama ini pimpinan dan kader-kadernya terjerembab dalam skandal kejahatan tindak pidana korupsi.

Selain itu, menurutnya slogan ini dapat ditafsirkan bahwa Airlangga Hartarto berkehendak untuk keluar dari bayang-bayang politik kotor pro “korupsi”, dan menjadikan Golkar sebagai partai yang bebas dari korupsi, tentu untuk menjemput zaman ke-emasannya.

Namun, Bagi Santanu, salah satu faktor yang akan membebani citra Partai Golkar, dan juga citra parlemen, adalah penempatan Kahar Muzakir yang diduga terlibat dalam skandal korupsi PON XVIII Riau dan korupsi anggaran Wisma Atlit Hambalang.

“Dalam skandal korupsi PON XVIII Riau yang merugikan negara mencapai ratusan milyar, Kahar Muzakir diduga bersama-sama dengan Setya Novanto memiliki peran penting dalam mendesign kejahatan korupsi dengan meminta fee sebesar Rp. 290 Milyar. Begitupun dengan dugaan keterlibatan Kahar Muzakir dalam skandal wisma atlet Hambalang yang juga merugikan negara sangat besar.” ujarnya

Dia juga menegaskan bahwa Penunjukan Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III DPR RI juga rentan terjadinya conflic of interest dengan penegak hukum, terutama KPK. Pertama, hal ini bisa terjadi karena Kahar Muzakir memiliki kepentingan dalam mengamankan kasusnya yang setiap saat dibuka oleh KPK. Komisi III DPR akan kembali disandera dan dibenturkan dengan KPK.

Kedua, Kahar Muzakir yang sangat dekat dengan Setya Novanto, dapat mengatasnamakan sebagai Ketua Komisi III untuk bertindak mengamankan Setya Novanto dalam sejumlah dugaan korupsi, seperti dugaan korupsi e-KTP, korupsi PON Riau, Bank Bali, dan lain-lain.

“Karena itu, kami menilai penunjukkan Kahar Muzakir sebagai Ketua Komisi III DPR RI adalah wujud ketidakberdayaan Airlangga Hartarto dalam memilih kader-kader bersih yang akan menyelamatkan dan memenangkan Partai Golkar” katanya

Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan susunan kepengurusan partainya yang baru. Saat ini struktur kepengurusan DPP Golkar berjumlah 251 orang.

Jumlah itu lebih sedikit daripada kepengurusan DPP Golkar yang lalu yang berjumlah 305 orang.Dari 251 pengurus DPP Golkar, 75 adalah perempuan. Dengan demikian, lanjut Airlangga, kuota perempuan 30 persen telah dicapai.

Berikut struktur kepengurusan DPP Golkar yang baru:

Ketua Umum: Airlangga Hartarto

Sekretaris Jenderal: Lodewijk Freidrich Paulus

Bendahara Umum: Robert Joppy Kardinal

Koordinator Bidang (Korbid) Kepartaian: Ibnu Munzir

Wakorbid Kepartaian: Darul Siska

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) Sumatera: Indra Bambang Utoyo

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) Sumatera: Ahmad Doli Kurnia

Ketua Koordinator Bidang PP Jawa dan Kalimantan: Nusron Wahid

Wakil Ketua Bidang PP Jawa dan Kalimantan: Muchtarudin

Ketua Bidang PP Wilayah Timur: Melchias Markus Mekeng

Wakil Koordinator Bidang PP Wilayah Timur: Andi Ahmad Dara