Kesal Bupati-Walikota Tak hadiri Rakor, Irwan: Kepala Daerah Jangan Merasa Hebat Sendiri
Abadikini.com, PADANG – Gubernur kecewa dengan ketidakhadiran beberapa Bupati dan Wako di acara rapat koordinasi (Rakor) Provinsi dengan Kab/Kota yang banyak diwakili oleh Sekda dan bahkan oleh pejabat setingkat eselon II.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno saat memberikan sambutan pada Rakor Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018 di Pangeran Beach Hotel, Selasa (21/08/2018).
Rakor tersebut dengan tema “Dalam Rangka Pemantapan Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta Persiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat”.
“Ini adalah Rakor Kepala Daerah, minimal Wakil Kepala Daerah yang hadir, jangan Sekda. Juga, jangan sampai Rakor Kepala Daerah diwakili oleh pejabat eselon II,” kata Irwan dengan nada kesal.
Tak hanya itu, Irwan juga katakan, jika bupati dan walikota ketika lagi butuh setiap saat telpon dirinya, tapi ia menyayangkan saat rakor ini digelar yang jelas2 membicarakan kepentingan rakyat bayak malah Bupati dan Walikota tak hadir, malah mengutus sekda dan bahkan pejabat eselon II.
“Kalau Bupati Walikota lagi butuh, tiap sebentar telpon saya dan giliran rapat yang penting seperti ini demi rakyat, banyak yang tidak hadir dan mewakili ke Sekda bahkan ke pejabat eselon II. Sekali lagi, ini Rakor Kepala Daerah,” tegasnya.
Ia juga tegaskan jika Rakor berikutnya Kepala Daerah tidak hadir, ia selaku Gubernur akan berikan sanksi sesuai aturan yang ada. Ia telah memerintahkan kepada biro pemerintah untuk menyurati para bupati dan walikota yang tak hadir.
“Hari ini saya minta kepada Biro Pemerintahan untuk menyurati Bupati dan Walikota yang tidak hadir, agar Rakor berikutnya minimal Wakil Kepala Daerah yang hadir. Kalau tidak mematuhinya, sesuai kewenangan yang ada sama saya, akan saya berikan sanksi seuai aturan,” tegas Irwan
Sebab menurut Irwan, Bagaimana kita akan memajukan daerah kita, kalau untuk berkoordinasi saja Bupati dan Walikota tidak mau. “Bupati dan Walikota tidak akan bisa memajukan daerahnya tanpa berkoordinasi dengan daerah lain dan Provinsi. Jangan Kepala Daerah merasa hebat sendiri dan tidak perlu bantuan dari siapapun. Itu tidak benar,” ujar Irwan.
Dalam arahannya, Irwan menekankan agar Bupati dan Walikota melakukan apapun yang dianggap perlu untuk menyukseskan Pileg dan Pilpres tahun 2019.
“Ini adalah pesta demokrasi, saya meminta Kepala Daerah berkompak-kompak dengan Forkompimda, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder di daerah masing-masing dan saling berkoordinasi untuk menuntaskan kalau ada masalah. Jangan diamkan kalau ada masalah, segera tuntaskan dan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.
Rakor Pemprov dengan Kabupaten/Kota dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Sumbar, Forkompimda dan seluruh kepala OPD Prov Sumbar. Nara sumber antara lain Dirjen Penataan Agraria Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI dengan materi ” Pemantapan Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah”, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan materi “Sosialisasi PP No 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat” dan Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan materi “Persiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”.
Diketahui, yang tidak hadir dan tanpa diwakili oleh wakil kepala daerah: Tanah Datar hanya diwakili asisten, Solsel dihadiri Sekda, Kota Padang di hadiri Asisten, Padang Panjang tak ada yang mewakili, Dharmasraya dihadiri asisten dan Kota Pariaman diwakili asisten. (ak.zulmahdi.humas)
