Sekjen Rahman Hadi Canangkan Wilayah Bebas Korupsi di DPD RI
Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan DPD RI senantiasa berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkesinambungan. Sebagai wujud dari kerja keras dalam melaksanakan reformasi birokrasi terdapat transparansi dan pengawasan yang prima atas pengelolaan keuangan negara. “DPD RI berhasil mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 kalinya berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 dari BPK RI,” terangnya.
Senator asal Jawa Timur itu menilai bahwa tidaklah mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan predikat WTP dari BPK RI. Butuh kerja keras dan komitmen semua pihak dalam menjalankan tata kelola kesekjenan mulai dari penyusunan, perencanaan, melaksanakan program dan pertanggungajawaban yang dilakukan dengan transparan, berkeadilan dengan mendudukkan regulasi aturan di atas segalanya dalam rangka tertib administrasi.
“Untuk itu, saya sebagai Ketua DPD RI ingin memberikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal atas kinerja dan kerja nyata dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. Ke depan saya berharap Sekretariat Jenderal DPD RI terus mempertahankan predikat ini sebagai kebanggaan bersama dan telah menjadi tradisi dalam kesekjenan,” harap LaNyalla.
LaNyalla juga berharap penandatanganan pakta integritas ini juga dapat mewujudkan tata kelola birokrasi yang sesuai dengan semangat reformasi birokrasi. “Semoga penandatanganan ini dapat mewujudkan tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menjadi program prioritas Sekretariat Jenderal DPD RI,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan reformasi birokrasi merupakan langkah utama dan sistem pemerintah yang lebih baik dan efisien. Sasarannya agar masyarakat bisa cepat menerima layanan yang bebas dari KKN. “Maka birokrasi merupakan priotas untuk menjadikan Indonesia maju sesuai cita-cita bangsa. Untuk itu regulasi yang rumit harus segera disederhanakan,” paparnya.
