Sekjen Rahman Hadi Canangkan Wilayah Bebas Korupsi di DPD RI

Abadikini.com, JAKARTA – Sekretariat Jenderal DPD RI mencanangkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanangan ini merupakan tahap awal dari serangkaian tahapan dalam membangun suatu unit kerja yang reform, bebas dari korupsi, serta bersih dalam melayani.

“Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmannirahim, izinkan saya sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI,” ujar Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi di Gedung DPD RI, Jakarta, (30/72021).

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi yang menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI akan membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi melalui suatu unit kerja yang dapat menjadi percontohan, penerapan pada unit-unit kerja lainnya. “Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan ZI,” jelas Rahman Hadi.

Reformasi birokrasi hakikatnyan kata Dia, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. “Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui,” tandasnya.

Sekretariat Jenderal DPD RI katanya lagi, juga akan terus berkomitmen dalam menjalankan amanah reformasi birokrasi dengan melakukan perubahan di setiap area perubahan. Maka dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta kinerja berorientasikan hasil yang bermanfaat. “Tentunya dalam hal itu mendukung tugas administrasi dan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota DPD RI,” jelasnya.

1 2Laman berikutnya

Baca Juga

Berita Terkait
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker