Mahfud MD Minta PPP Gerakan Moderasi Islam dan Antikorupsi
Abadikini.com, JAKARTA – Menkopolhukam, Mahfud MD, menyatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke depan harus menjadi partai yang menggerakkan moderasi Islam serta gerakan antikorupsi.
Sebagai wakil pemerintah, kata Mahfud, pihaknya gembira dengan tema Mukernas PPP yakni mempertegas keislaman dan keindonesiaan sebagai suatu persenyawaan tunggal. Itu artinya sebuah kesepakatan bahwa Islam cocok dengan kebangsaan dan sebaliknya. Oleh sebab itu, PPP harus menjadi partai yang menggerakan moderasi Islam.
“Apa sih moderasi Islam itu? Moderasi Islam itu adalah partai yang menerima NKRI sebagai produk kesepakatan bangsa, para ulama, dan tokoh bangsa lainnya,” kata Mahfud MD saat menghadiri Mukernas PPP di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).
Selama ini, ada tiga kelompok warga yang menjadi perhatian. Pertama, kata Mahfud, adalah kelompok takfiri yang selalu menganggap kafir terhadap orang lain yang tidak sama dengannya. “Kalau orang misal pegang boneka garuda dikira menyembah berhala. Takfiri. Menyalahkan orang lain,” katanya.
Kedua ada jihadis, yang mau melakukan kekerasan terhadap orang lain yang tidak sama dengannya. Ketiga adalah yang ideologis, yang menganggap negara salah secara ideologi dan harus mengganti sistemnya menjadi negara Islam. Mahfud lalu berbicara beberapa hal lagi soal kelompok-kelompok itu.
Namun apapun itu, Mahfud menyatakan, pemerintah mengajak semua unsur di dalam PPP untuk bersama-sama melawan berkembangnya radikalisme. Dan baginya, radikalisme akan bersemai diantara ketiga kelompok yang disebutnya tadi. “Ini penting,” tegasnya.
Menurut Mahfud, kalau PPP ke depan menjadi partai islam modern di Indonesia, niscaya dia akan besar. Karena itulah wadah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. “Menjadi partai modern dengan inklusivisme sambil turut memberantas korupsi,” jelasnya.
Soal korupsi, lanjut Mahfud, partai politik di Indonesia menjadi tertuduh utama akan maraknya korupsi serta pelanggaran hukum di Indonesia. Tertuduhnya sebenarnya anggota DPR. Namun karena DPR itu sumbernya dari parpol, maka parpol yang kemudian dituduh sebagai perusak kehidupan bernegara.
“Terutama karena maraknya korupsi tumbuh karena banyak partai-partai yang tidak profesional tapi ikut-ikutan dalam membangun pemerintahan yang kurang bersih,” kata Mahfud.
Walau demikian, tidak seperti mereka yang menyebut lebih baik negara tak punya parpol, Pemerintah tentu menyatakan sebaliknya. Bahwa jauh lebih baik memiliki partai walau masih kurang baik, dibanding tidak ada partai politik.
“Bayangkan suatu negara tidak punya partai, sepeti di negara sebelah, negara kecil tidak punya partai. Tidak ada yang bisa mengontrol berbuat apapun. Berbuat salahpun tidak ada yang berani mengatakan,” kata Mahfud.
Maka itu, ke depan, PPP harus bisa membuktikan dirinya menjadi parpol yang besar karena menjalankan amanah Konstitusi. Mewujudkan diri sebagai parpol inklusif sekaligus antikorupsi. “Jangan memberi kesempatan kepada orang untuk mengatakan bahwa partai politik itu harus ditinggalkan,” tandasnya.
