Pemindahan Ibu Kota Bagian dari Upaya “Memerdekakan” Papua

Setiap orang boleh menanggapi macam-macam terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur (Kaltim), termasuk pendapat negatif bahwa hal itu hanya untuk menghambur-hamburkan uang yang sebanyak Rp 466 triliun.

Namun menurut saya, salah satu misi pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim yakni untuk mempercepat proses “kemerdekaan” wilayah Papua dan sekitarnya.

Presiden Jokowi sengaja mendekatkan kantornya ke wilayah Timur Indonesia supaya warga yang ada di sana segera “merdeka”. Tentu sebagian ada yang mengira istilah “merdeka” di sini adalah terpisahnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjadi sebuah negara.

Akan tetapi sebagian lain lagi mengira sama seperti apa yang saya maksud, yaitu bukan merdeka untuk jadi sebuah negara, makanya pada istilah merdeka saya bubuhkan tanda kutip.

Kemerdekaan Papua tidak dalam arti memisahkan diri dari NKRI, melainkan lebih kepada kebebasan untuk mengembangkan potensi wilayah, membangun sumber daya manusia, dan meningkatkan harkat derajat warga.

Saya tidak sependapat dengan sebagian orang yang ‘mengompori’ warga dan tokoh Papua agar memisahkan diri dari ikatan kebersamaan sebagai saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Saya tidak yakin dengan begitu Papua akan “merdeka” sungguh-sungguh.

Jika ada orang-orang tertentu yang berkehendak mempercepat pemisahan Papua, saya menilai tujuannya buruk. Mereka hanya akan menambah penderitaan dan penjajahan terhadap Papua.

Misalnya oleh salah seorang tokoh pergerakan asal Papua yang kini sudah menjadi warga negara Inggris, Benny Wenda. Saya tidak menangkap sedikit pun niat baiknya terhadap tanah kelahirannya.

Seandainya Benny Wenda ingin membebaskan saudara-saudarinya di Papua dari ‘penjajahan’ yang dia maksud, mestinya tidak melarikan diri ke negara lain, kemudian menetap di sana dalam waktu lama.

Persoalan hukum yang sempat membelit Benny tidak jadi alasan baginya meninggalkan tanah air. Dia harus ‘gentleman‘ menghadapinya, sama seperti yang dicontohkan oleh Nelson Mandela di Afrika Selatan. Benny wajib menjalani proses hukum jika memang terbukti bermasalah.

Sekali lagi, mereka yang terus-menerus meneriakkan kemerdekaan Papua lewat referendum tidak punya niat baik. Pisah dari NKRI bukanlah solusi. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menyayangi Papua.

Bahwa Papua dan wilayah sekitarnya belum terbebas dari banyak persoalan, itu adalah fakta. Tetapi solusi tepat adalah membicarakan bersama langkah apa yang baik untuk itu.

Maka tidak salah ketika saya mengatakan misi pemindahan ibu kota ke Kaltim tujuannya untuk “memerdekakan” Papua. Dengan kantor pusat pemerintahan berada dekat di sana, sudah barang tentu Papua akan lebih diperhatikan.

Jangan ada yang menutup mata terhadap fakta bahwa selama beberapa tahun terakhir pemerintah memberi perhatian yang cukup kepada wilayah dan warga Papua.

Belakangan pembangunan (infrastruktur) di Papua gencar dilakukan, dana otonomi digelontorkan dalam jumlah banyak, pemberian 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk dikelola sendiri, kemudahan bagi pemuda-pemudi lokal untuk berkarya sebagai aparat sipil negara (ASN), dan seringnya Presiden Jokowi berkunjung ke sana.

Adakah presiden sebelumnya yang bertindak sama seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ke Papua? Saya rasa belum pernah ada. Bukan memuji, baru di zaman Presiden Jokowi, Papua betul-betul diperhatikan. Dan hal itu sepanjang ibu kota negara masih berlokasi di Jakarta.

Saya sangat menyayangkan manuver individu atau kelompok tertentu yang tampaknya menyudutkan pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal apa yang diperbuat Jokowi sungguh mulia. Bagi beliau, warga Papua adalah ‘anak emas’.

Mengapa hanya gara-gara konflik mahasiswa asal Papua dengan warga Surabaya akhirnya Presiden Jokowi yang disalahkan? Selanjutnya menghembuskan referendum? Mengapa ada yang tega berbuat brutal tak karuan? Jelas itu salah!

Saya berdoa semoga saja pemindahan ibu kota negara segera terwujud. Kalau ditanya apakah saya sepakat, jawabannya iya dan tidak. Saya sekarang tinggal di Jakarta, dan bila mau mengurus sesuatu lebih cepat, apalagi hubungannya dengan pemerintah pusat.

Saya tidak ingin Presiden Jokowi dan jajarannya harus berkantor jauh dari tempat tinggal saya. Saya juga sebenarnya iri, daerah saya di wilayah paling Barat Indonesia bakal semakin jauh dengan ibu kota negara di banding wilayah Tengah dan Timur Indonesia.

Tapi wajib diketahui, ketidakinginan dan rasa iri saya itu lebih kepada keegoisan pribadi semata. Saya hanya mau mempertahankan kenyamanan diri sendiri.

Sama seperti mereka yang tinggal di wilayah Timur Indonesia, saya harus merasakan betapa susah dan nikmatnya berkunjung ke ibu kota (yang baru nantinya). Mereka berhak merasakan apa yang pernah saya alami. Ini untuk urusan kepentingan pribadi.

Lebih dari itu, pindahnya ibu kota akan mempercepat pembangunan yang merata, yang selama ini ternilai ‘jomplang’ antara Timur, Tengah, dan Barat wilayah Indonesia.

Terakhir, mari berhenti berniat buruk demi terpisahnya Papua dari NKRI. Tidak ada yang lebih buruk bagi Papua ke depan selain penderitaan dan penjajahan yang berkepanjangan.

Marilah kita bergandengan tangan dan saling bahu-membahu agar sama-sama kuat menjalani hidup yang telah dianugerahkan Tuhan. Jika ada saudara-saudari kita yang belum maju, tugas kita adalah membantu, bukan malah ‘menendang’ mereka keluar.

Tuhombowo Wau

Topik Berita

Baca Juga

Baca Juga

Close
Back to top button
Close