“Mandek di Burekol, Bansos Kantor Pos Tak Kunjung Cair: Rakyat Jadi Korban Sistem”
Oleh: Randy Hasibuan – Pegiat Media Sosial
Abadikini.com, JAKARTA – Sudah lebih dari dua bulan sejak bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 2 mulai disalurkan. Namun kenyataannya, hanya sebagian masyarakat yang menerima. Mereka adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari bank Himbara. Sedangkan warga yang bergantung pada pencairan melalui Kantor Pos hingga kini masih menunggu dalam ketidakpastian.
Pertanyaannya: apakah ini bentuk ketimpangan baru dalam penyaluran bansos?
Sejak Mei 2025, saldo bantuan sudah masuk ke rekening penerima via bank. Tapi hingga hari ini, bagi KPM Kantor Pos, yang tersedia hanyalah kabar “status burekol”—istilah teknis pembukaan rekening kolektif—tanpa tenggat waktu yang jelas. Tidak ada kepastian kapan dana akan benar-benar cair. Lebih miris lagi, tidak ada penjelasan resmi yang dapat menjawab keresahan ini.
Media sosial menjadi wadah curahan hati masyarakat. Di kolom komentar akun resmi Kementerian Sosial RI @kemensosri, ratusan warga menyuarakan keluhan mereka. Bukan hanya soal keterlambatan, tapi juga tentang rasa ketidakadilan. Kenapa yang satu bisa cepat cair, sementara yang lain seperti dianaktirikan?
“Kasihan rakyat bawah dimanfaatkan buat video, karena masih banyak rakyat yang belum mendapatkan bantuan secara nyata,” tulis salah satu warga.
“Bagaimana nasib Kantor Pos, gak ada kepastian. Admin pun tak pernah membalas,” tulis lainnya.
Sebagai warga yang aktif memantau isu sosial lewat media digital, saya melihat pola yang mengkhawatirkan. Pemerintah terlalu asyik dengan pencitraan keberhasilan di satu sisi, tapi abai terhadap kelompok lain yang justru paling membutuhkan. Publik butuh kejujuran, bukan sekadar unggahan manis di Instagram.
Kemensos tidak bisa terus diam. Transparansi dan kecepatan tanggap harus menjadi standar. Ini soal hak rakyat, bukan sekadar prosedur teknis. Kalau bansos adalah janji negara untuk hadir dalam krisis, maka molornya bantuan adalah bentuk pengingkaran terhadap janji itu sendiri.
Saya menyerukan agar Kementerian Sosial segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik:
Apa kendala utama pencairan via Kantor Pos?
Kapan proses ini akan tuntas?
Dan mengapa distribusinya begitu timpang?
Kita tidak butuh janji, kita butuh kejelasan. Sebab di balik setiap keterlambatan, ada dapur yang nyaris tak berasap, ada anak yang ditunda makannya, dan ada harapan rakyat kecil yang terus dipermainkan oleh birokrasi.
