Optimalisasi Penggunaan Dana Riset lebih Mendesak

Abadikini.com, SUMENEP – Rektor Universitas Wiraraja (UNIJA) Sumenep, Jawa Timur, Sjaifurrachman, menyebut pembentukan Badan Riset Nasional sebenarnya bukan gagasan baru. Ia menilai optimalisasi penggunaan dana riset yang sudah ada lebih diperlukan ketimbang membentuk lembaga baru.

Sjaifurrachmanmengatakan, di era Jokowi-JK menjadikan riset satu koordinasi di bawah satu badan sebenarnya sudah dilakukan, yakni Kemenristekdikti

“Kemenristekdikti itu sudah mengkoordinir semua penelitian. Karena bidangnya memang di situ. Jadi bukan hal baru (Badan Riset Nasional),” kata Sjaifurrachman, Rabu, 20 Maret 2019.

Bahkan menurut dia, lembaga yang menangani riset itu sudah ada sejak zaman pemerintahan Soeharto. Hanya saja hingga saat ini keberadaannya masih kurang optimal.

Dia mencontohkan adanya dana di Perguruan Tinggi Swasta yang tidak terserap, menjadi salah satu bukti ketidakoptimalan tersebut. “Sehingga saya pikir tidak perlu ada pembentukan instiusi baru yang menangani riset itu,” kata Sjaifurrachman.

Dana Riset

Mengenai dana penelitian yang dialokasikan pemerintah saat ini juga menurutnya tidak kecil. Hanya saja arahan atau sosialisasi penggunaan dana tersebut belum maksimal. Sehingga sering ditemukan kesalahan administrasi saat dosen atau peneliti mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana riset.

Sjaifurrachman mengakui, bahwa beberapa dosen di Wiraraja mengalami kesalahan administrasi itu. Bahkan sejumlah dosen sempat dipanggil BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) akibat kesalahan tersebut.

Sehingga dengan kesalahan itu, dosen bersangkutan harus mengembalikan sebagian dana risetnya. Hal itu terjadi karena dosen bersangkutan tidak tahu secara rinci penggunaan dana tersebut.

“Ada komponen yang tidak boleh dibiayai menggunakan dana itu. Misal, si dosen itu sendiri tidak boleh menggunakan dana, karena kewajiban dosen salah satunya memang wajib meneliti. Tapi ternyata di laporannya penggunaan dananya ada. Karena itu dipanggil BPK,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini banyak dosen trauma untuk melakukan penelitian, karena takut melakukan kesalahan administrasi itu. Fenomena tersebut tidak hanya di Wiraraja, Sjaifurrachman menyebut, hal tersebut juga terjadi di perguruan tinggi lainnya.

Dia menjelaskan dosen khawatir dipanggil BPK lagi, karena takut terjadi kesalahan administrasi. “Ada yang mengatakan malah lebih sulit laporan administrasinya daripada penelitiannya,” ujarnya.