RI Panggil Dubes Australia Kecam Komentar Senator soal Muslim
Abadikini.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar Australia di Jakarta, Gary Quinlan, untuk menyampaikan kecaman terhadap pernyataan salah satu senator Negeri Kanguru, Fraser Anning, yang menuduh imigran Muslim sebagai penyebab teror di masjid Selandia Baru.
Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, menuturkan Retno memanggil Gary ke kantornya pada Senin (18/3) pagi.
“Ibu Menlu telah memanggil dubes Australia untuk Indonesia pagi ini. Dalam pertemuan tersebut, Menlu mengecam keras pernyataan Senator Australia Fraser Anning. Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman mengenai Islam,” ucap Arrmanatha dalam jumpa pers di Kemlu RI.
Arrmanatha menyebut pandangan Anning terhadap Islam “sangat picik.” Menurutnya, menghubungkan Islam atau agama apa pun dengan kekerasan seperti terorisme adalah suatu pandangan yang salah.
“Pemikiran yang disampaikan senator Australia tersebut tidak pantas mendapat tempat di dunia modern seperti ini, baik di Australia, Indonesia, atau tempat manapun,” kata Arrmanatha.
Arrmanatha juga tak menutup kemungkinan pemerintah melarang senator dari negara bagian Queensland itu masuk ke Indonesia.
Dalam pernyataannya pada Jumat (15/3), Anning mengatakan penyebab penembakan massal yang terjadi di dua masjid di pusat Kota Christchurch bukan aturan kepemilikan senjata yang lemah.
Dia menganggap program imigrasi yang yang mengizinkan kaum-kaum imigran Muslim fanatik tinggal di Selandia Baru menjadi penyebab utama teror terjadi. Dalam pernyataannya, Anning bahkan menyebut Islam sama dengan fasisme.
“Mari kita perjelas, ketika umat Muslim menjadi korban dalam kekerasan hari ini, biasanya mereka lah yang menjadi pelaku. Secara global, kaum Muslim banyak membunuh orang dengan mengatasnamakan agama,” kata Anning.
Dia menyebut memberikan izin masuk warga negara asing, termasuk Anning, ke Indonesia sepenuhnya “merupakan hak pemerintah.”
“Sampai saat ini tidak ada rencana untuk yang bersangkutan untuk pergi ke Indonesia. Apabila ada rencana, adalah hak pemerintah untuk tidak berikan izin masuk bagi yang bersangkutan,” ucap Arrmanatha.
