Sekjen PBB Minta Kader Fokus Pemenangan Pileg dan Tidak Terpancing Isu Desakan Yusril Mundur
Abadikini.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noer menyayangkan desakan yang disampaikan Dewan Dakwah Jawa Timur yang secara langsung tidak pernah mengajak dan melibatkan Yusril untuk berdiskusi.
Menurut Ferry panggilan akrab sekjen PBB ini, desakan agar Yusril mundur sebagai ketum PBB karena bersedia menjadi Kuasa Hukum Paslon Capres-Cawapres Jokowi-Kh Ma’ruf Amin ini disampaikan oleh Cendekiawan Muslim, Thohir Luth saat menghadiri diskusi yang digagas Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur.
“Saya sebagai Sekjen PBB sangat menyayangkan diskusi yang diadakan Dewan Dakwah Jatim yang tidak mengundang dan melibatkan Yusril Ihza Mahendra,” kata Ferry melalui rilisnya, Selasa (1/1/2019).
Pasalnya kata Ferry, desakan yang sudah dikeluarkan, maka hasil diskusi Dewan Dakwah tersebut secara langsung juga sudah mendeskreditkan Yusril. Apalagi kata Ferry menegaskan, perwakilan Cendekiawan Muslim, Thohir Luth bukanlah kader PBB. Justru kata Ferry, Thohir Luth dekat dengan parpol pengusung pasangan calon presiden lain.
“Mereka secara langsung sudah mendeskreditkan Ketum PBB. Padahal, Thohir Luth bukan kader PBB. Dia dekat dengan salah satu partai tertentu. Kita sudah cek melalui DPW PBB Jatim,” tegasnya.
Ferry menjelaskan, desakan mundur melalui muktamar luar biasa pun sudah dibantah oleh Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban. Karena itu dirinya berharap agar masyarakat jangan sampai terpancing adanya pernyataan desakan mundur.
“Saya berharap jangan terpancing, karena ada pihak yang sedang mengadu domba dan memecah belah PBB. Jadi omongan Thohir tidak usah ditanggapi,” ujarnya.
Menurutnya, perwakilan Cendekiawan Muslim, Thohir Luth memiliki agenda tersendiri yang berharap terjadi perpecahan di tubuh PBB. Saat ini, seluruh kader PBB pun diminta untuk tenang dan terus fokus menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.
“Semua akan terkuak kelakuan para capres, termasuk ada yang temperamental dan menganut paham agama yang tidak jelas. Jadi PBB akan memonitor sampai akhir Januari ini karena akan ada Rakornas,” pungkasnya. (ak.beng)
