Ali Ibrahim: Pemerintahan Baik Dilihat Dari Kelola Keuangan Secara Profesional dan Tanggung Jawab
abadikini.com, TIDORE – Walikota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menegaskan, salah satu indikator terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance adalah dapat terlihat pada pengelolaan keuangan yang diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab.
Hal itu dikatakannya dalam kegiatan sosialisai dan implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA Perencanaan dan Peningkatan Penyelenggara SPIP Kota Tidore Kepulauan yang diselenggrakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota, Selasa (6/6/2017).
Ali Ibrahim menuturkan, Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang makin pesat dewasa ini, Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pemerintahan termasuk diantaranya mengelola keuangan dan perencanaan daerah. Sehingga kata Ali, kemampauan bekerja dengan menggunakan teknologi informasi secara terpadu dan terintegrasi dengan menyederhanakan akses antara seluruh unit kerja dan SKPD lingkup Pemda Kota Tidore Kepulauan.
“Dengan kehadiran BPKP perwakilan Provinsi Maluku Utara ini dapat terjalin hubungan kerjasama yang sinergi, sehingga dapat meningkatkan sistem informasi dan pengawasan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Ali juga berharap dengan sosialisasi dan implementasi yang disampaikan BPKP , Pemerintah Daerah dapat mempelajari dan mengkaji dengan baik, dengan harapan agar dengan sistem yang baik, akan dapat membantu kualitas perencanaan daerah, kualitas pengelolaan keuangan daerah serta dapat meningkatkan sistem penyelenggaraan SPIP di Kota Tidore,” tuturnya.
Sementara Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Indra Khaira Jaya mengatakan BPKP mempunyai peran dan tugas dalam percepatan peningkatan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah. Tugas BPKP, Sesuai PP Nomor 192 Tahun 2014, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/Daerah dan pembangunan nasional. Dan PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.
“Ada empat poin fokus perwakilan BPKP Maluku Utara, yakni: (1) Pengawalan program pembangunan nasional. (2) Peningkatan ruang fiskal (optimalisasi penerimaan daerah, dana alokasi khusus). (3) Pengamanan keuangan/ aset Negara dan Daerah. (4) Peningkatan Governance system,” kata Indra.
“Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang telah memperoleh opini keuangan WTP sejak 2014 hingga 2016 atau tiga kali berturut ini, telah mencapai level pertama dalam kematangan dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di Provinsi Maluku Utara,” tutunya.
Tampak hadir dalam Kegiatan sosialisasi Walikota Tidore Kepulauan, Capt Ali Ibrahim bersama Sekretaris Daerah, Thamrin Fabanyo dan Asisten Setda Bidang Administrasi, Kartini Elake, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 7 juni dan diikuti oleh Bendahara, PPK dan PPTK seluruh SKPD. (g.ak)
