Partai Bulan Bintang Kupas Hutang Pemerintah Dari Masa ke Masa
abadikini.com, JAKARTA – Partai Bulan Bintang dan Pemuda Bulan Bintang menggelar diskusi dengan tema “Ekonomi Berbasis Hutang” di Markas Besar Partai Bulan Bintang, di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2017).
Diskusi yang dipenuhi oleh kader Pemuda Bulan Bintang itu juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Ir. Afriansyah Noor, M.Si beserta sejumlah pengurus DPP Partai Bulan Bintang.
Diskusi yang dimulai pukul 14.00 WIB membahas hutang Indonesia dari jaman presiden Soeharto sampai presiden Joko Widodo disampaikan oleh Hendri Tanjung, Ph.D dengan lugas dan tajam serta dimoderatori oleh NS Aji Martono.
Hendri Tanjung dalam paparannya mengatakan bahwa kondisi ekonomi jaman presiden Soeharto lebih stabil dibandingkan dengan jaman setelahnya. Hendri melanjutkan, berdasar data Kementerian Keuangan, hutang pemerintah Indonesia pada masa akhir pemerintahan Presiden Soeharto hanya Rp 500 trilyun. Menurutnya, hutang pemerintah Indonesia memiliki trend kenaikan dari masa ke masa.
Pemerintah saat ini cenderung menerapkan kebijakan anggaran ketat untuk membayar besaran bunga dan pokok hutang yang semakin membesar, oleh karenanya tidak heran jika pemerintah lebih banyak mengurangi atau bahkan mencabut subsidi kepada masyarakat . Disamping juga menaikkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Hendri juga mengatakan, jumlah hutang pemerintah yang saat ini cukup besar secara tidak langsung dibebankan pada masyarakat atau secara langsung, tidak langsung memberi dampak kepada kehidupan ekonomi masyarakat. Tidak heran jika sebagian masyarakat memberi penilaian pemerintahan terdahulu terasa lebih baik.
“Lebih enak zaman Soeharto tho?” kata Hendri diruang Rapat Utama Markas Besar Partai Bulan Bintang, Rabu (9/8/2017).
Menurut dia, ekonomi zaman Soeharto itu lebih stabil karena Soeharto membebankannya kepada negara dengan berbagai subsidi walaupun hutang.
“Pemerintah sekarang ini membebankannya kepada rakyat dengan mencabut subsidi-subsidi itu. Juga pemerintah menaikkan jumlah objek pajak dan nilai pajak. Dulu Warteg (warung Tegal) tidak dikenakan pajak, sekarang kena pajak,” jelas Hendri.
Diskusi semakin seru dengan respon berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang dikupas tuntas oleh sang Narasumber. (sp.ak)
