Pemprov NTT Siap Kolaborasi dengan BPDP Kembangkan Program Hulu-Hilir Kakao Mulai 2026
Abadikini.com, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menerima audiensi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang diwakili oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu, Normansyah Hidayat, di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (9/10/2025). Pertemuan ini menyepakati rencana kolaborasi strategis untuk mengembangkan program hulu-hilir terpadu komoditas kakao di NTT mulai tahun 2026.
Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Dasa Cita Pertama Gubernur Melkiades Laka Lena, yaitu membangun rantai pasok yang efisien dan menghadirkan teknologi terkini dari tahap produksi hingga hilirisasi di sektor primer.
Gubernur Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa NTT memiliki potensi besar di sektor perkebunan, khususnya kakao dan kelapa.
“Kita mulai dulu dengan yang ada. Entah besar atau kecil, yang penting dimulai dulu agar bisa menjadi contoh untuk pengembangan ke depan,” ujar Gubernur dikutip, Sabtu (11/10/2025).
Ende Jadi Model Percontohan Full Package
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat, menjelaskan bahwa program di NTT ini akan menjadi model percontohan nasional. Salah satu lokasi yang dipilih sebagai model adalah Zuzuzea, Nangapenda, Kabupaten Ende.
Program ini bersifat full package mencakup pembibitan, peremajaan, perawatan, panen, hingga hilirisasi hasil panen. Bahkan, program ini juga akan menyediakan beasiswa untuk pengembangan sumber daya manusia di wilayah pengembangan kakao.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Wanda, menyampaikan bahwa saat ini NTT memiliki sekitar 60.000 hektare kebun kakao dengan produksi 20.000 ton per tahun, namun sebagian besar tanaman sudah berusia tua dan butuh peremajaan.
“Agar pemerataan terjadi, program ini akan memberikan bantuan hingga dua hektare per petani. Pemerintah provinsi juga akan menyiapkan bibit lokal berkualitas sesuai standar, agar manfaat ekonomi langsung dirasakan masyarakat,” terangnya.
Kabupaten sentra kakao yang akan menjadi fokus utama antara lain Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai Timur, dan Sumba Barat. Pelaksanaan program dijadwalkan mulai pada tahun 2026 setelah regulasi pendukung diterbitkan, dan akan disinergikan dengan Anggaran Bantuan Transfer (ABT) untuk menghindari tumpang tindih bantuan.
