Budi Arie Disebut dalam Dakwaan Judol, “Pengadilan Uji Nyali Presiden”

Abadikini.com, JAKARTA – Nama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, kini resmi terseret dalam skandal besar jaringan judi online. Ia disebut dalam dakwaan resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (14 Mei 2025) sebagai pihak yang diduga menerima jatah dari “pengamanan” situs-situs judi online.

Ini bukan sekadar sensasi politik. Ini adalah ujian kepemimpinan nyata bagi Presiden Prabowo Subianto: apakah ia cukup berani menegakkan hukum terhadap loyalisnya sendiri, atau justru memilih tutup mata demi menjaga stabilitas politik dalam lingkar kekuasaan.

Fakta Dakwaan yang Tak Bisa Diabaikan

Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, nama Budi Arie muncul sebagai pihak yang disebut menerima 50% jatah dari hasil pengamanan situs judol. Fakta ini muncul dari proses persidangan yang sah, bukan dari rumor liar. Meski saat ini ia menjabat Menkop UKM, keterlibatan itu ditarik dari masa jabatannya sebagai Menteri Kominfo (2023–2024). (Tempo, Detik, Kompas)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan Budi Arie pernah diperiksa dan siap dipanggil kembali jika ada petunjuk dari hakim. Artinya, proses hukum sedang berjalan. Tapi yang tidak berjalan adalah sikap tegas dari Presiden.

Diam Bukan Netralitas, Tapi Pembiaran

Hingga editorial ini ditulis, Presiden Prabowo belum memberikan satu pun pernyataan atau langkah politik terhadap polemik serius ini. Tidak ada klarifikasi, evaluasi, apalagi penonaktifan.

Diam seperti ini bukan netralitas—melainkan pembiaran. Bahkan bisa dibaca sebagai bentuk perlindungan terhadap loyalis. Ini melemahkan semangat pemberantasan judi online dan menurunkan wibawa hukum di mata publik.

Menkop Harus Dinonaktifkan

Budi Arie memang belum menjadi tersangka, tapi disebut dalam dakwaan pengadilan adalah sinyal serius. Dalam praktik demokrasi yang sehat, pejabat publik yang namanya muncul dalam kasus pidana berat seharusnya segera dinonaktifkan, demi menjamin proses hukum berjalan objektif dan tanpa gangguan kekuasaan.

Apalagi posisinya kini adalah Menteri Koperasi pengelola ekosistem pembiayaan dan program UMKM. Kepercayaan publik tak akan bisa dibangun jika kementerian strategis dipimpin oleh orang yang tengah dibayangi dakwaan kasus besar.

Presiden Prabowo Sedang Diuji

Ini adalah titik awal ujian nyata bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Di hadapan publik, Presiden Prabowo kini ditagih nyalinya apakah hukum betul-betul ditegakkan, atau hanya berlaku bagi yang tidak punya akses kekuasaan?

Harapan Publik

Prabowo harus segera  menonaktifkan Budi Arie dari jabatan Menteri Koperasi hingga proses hukum tuntas.

Memberikan dukungan terbuka terhadap independensi aparat penegak hukum.

Membuktikan bahwa agenda pemberantasan judol bukan sandiwara politik.

Jika Presiden terus diam, maka publik berhak menilai bahwa hukum tunduk pada kekuasaan, dan bahwa istana masih menjadi tempat aman bagi elite yang bermasalah.