Isu Pemilu Ujian Kenegarawanan Jokowi

Abadikini.com – Dalam beberapa waktu terakhir muncul 2 isu penting terkait Pemilu yang sebenarnya akan menjadi batu ujian bagi kapasitas kenegarawanan Jokowi sebagai Presiden. Isu yang pertama adalah mengenai isu penundaan Pemilu atau Jokowi 3 periode yang disuarakan oleh menteri Bahlil, Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN, Cak Imin Ketua Umum PKB yang nampaknya dikomandoi oleh Menko Marivest Luhut Binsar Panjaitan. Sedangkan isu kedua adalah terkait pengajuan Judicial Review (JR) Presidential Threshold 20% ke MK yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang Prof. Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD La Nyala Mataliti.

Kedua isu ini sebenarnya berkaitan erat karena kedua-duanya memiliki landasan akar pemikiran yang sama yaitu keinginan para oligarki untuk terus menguasai sumber daya Indonesia sebanyak-banyaknya. Para oligarki ini akan sekuat tenaga membuat sebuah cara agar kekuasaan mereka berlangsung terus menerus. Caranya ya dengan mencoba memanipulasi konstitusi melalui isu penundaan Pemilu dan Jokowi 3 periode ataupun jika kedua isu ini gagal akibat penolakan yang kuat dari masyarakat setidaknya mereka sudah bersiap untuk memenangkan lagi Pemilu melalui Presidential Threshold yang mereka pasang tinggi sebesar 20%.

Keberhasilan sementara gerakan para cendekiawan dan gerakan mahasiswa memaksa Jokowi untuk menunjukkan “kelas” sebagai seorang negarawan dengan mendeklarasikan bahwa pemerintah akan menghentikan segala bentuk gerakan penundaan pemilu dan perubahan konstitusi yang mengijinkan presiden untuk menjabat 3 periode dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu. Artinya perjuangan Rakyat melawan oligarki sudah berhasil separuh jalan.

Namun ingat para oligarki ini tidak akan menyerah begitu saja. Upaya terakhir mereka tentu dengan memenangkan kembali Pemilu Presiden. Presidential Threshold (PT) 20% yang telah disahkan dalam UU Pemilu adalah upaya yang nyata dari para oligarki untuk membendung calon-calon presiden potential. Melalui PT 20% akan sangat mudah bagi para oligarki untuk “baku atur” membuat sebuah settingan calon-calon presiden untuk bertarung di Pemilu.

Aroma “baku atur” ini sudah tercium pasca pilpres 2019. Rakyat dibuat terbelah menjadi 2 kubu besar saat Pemilu namun setelah itu pasangan yang kalah mendapat “hadiah” posisi menteri dalam kabinet. Pilpres 2019 memberikan pelajaran sangat berharga dimana rakyat dipaksa dan terpaksa harus memilih 1 diantara 2 calon yang kedua-duanya sekarang terlihat sebenarnya sama saja. Ini adalah contoh nyata bagaimana para oligarki mengamankan posisi mereka dengan membendung calon-calon presiden potensial lainnya melalui PT 20%. Sehingga maksimal hanya akan ada 2 pasang calon, yang sebenarnya kedua pasang calon itu ya sama saja bagian dari oligarki.

Maka setelah berhasil separuh jalan gerakan para cendekiawan dan gerakan mahasiswa perlu segera merapatkan barisan untuk melawan isu kedua yakni PT 20%. Sejauh ini seluruh Judicial Review (JR) yang pernah dilayangkan ditolak mentah-mentah oleh MK dengan berbagai dalil. Terakhir Partai Ummat ditolak dengan alasan partai politik yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya.

Dengan demikian harapan terakhir Judicial Review terhadap PT 20% terletak pada gugatan yang dimajukan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan La Nyala Mataliti sebagai Ketua DPD RI. Aspek legal semua sudah terpenuhi, tinggal aspek politik yang agaknya masih mengganjal karena kepentingan para oligarki jelas terancam. Sehingga momentum gerakan demokrasi yang digawangi para cendekiawan dan mahasiswa perlu untuk segera mengalihkan konsentrasi pada dukungan agar JR yang sedang dilayangkan Prof Yusril dan La Nyalla Mataliti dapat dikabulkan oleh MK.

Namun dibalik semua itu tentu kita juga berharap bahwa Pak Jokowi bisa menunjukkan “kelas” nya sekali lagi sebagai seorang negarawan untuk bisa menyelenggarakan Pemilu terbaik dan bermutu dengan banyak calon presiden yang bisa dipilih oleh Rakyat. Bukan hanya calon-calon presiden settingan para oligarki. Jangan takut dengan pengkritik, namun takutlah dengan sejarawan yang akan menulis tentang kita dimasa depan. Seorang pemimpin tidak akan diingat dengan berapa jembatan, gedung, jalan yang telah dia bangun, tapi seorang pemimpin akan diingat dengan gagasan dan sikap politiknya.

Hidup Mahasiswa!!
Hasta La Victoria Siempre!!

Oleh : Randy Bagasyudha S.Psi, M.I.P (Mantan Aktivis Mahasiswa UI)