Memimpikan Harga Sembako Murah

Abadikini.com – Sosok pemimpin yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini dan berkelanjutan di tahun 2024 adalah bagaimana pemimpin didaerah mana pun itu dapat meredam keresahan akibat ketidakstabilan harga terutama harga sembako.

Hal ini bukan saling menyalahkan satu sama lain pemimpin daerah, jelas pemimpin siapa yang berani dan dapat menyelasaikan masalah utama ini itu adalah kunci kestabilan harga. Siapapun yang bermain di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih akibat luka panjang pandemi Covid-19 adalah sebuah kejahatan yang tidak memanusiakan manusia.

Menyikapi langsung hal ini, harusnya turun langsung ke lapangan melihat langsung harga yang mulai berangsur naik perlahan, boleh jadi hal ini bisa dimanfaatkan beberapa oknum yang memiliki cengkeraman pasar yang besar dan dapat memainkan harga yang akan menimbulkan kenaikan harga yang massif atau biasa disebut harga musiman, terutama di hari-hari tertentu seperti mendekati bulan Ramadhan dan hari-hari perayaan besar.

Bukan berarti harus menunggu bergantinya pemimpin saat ini namun ini adalah tanggung jawab bersama setiap para pemimpin daerah yang wajib menjaga kestabilan harga,
cita-cita bangsa “Berkedaulatan Ekonomi” sesuai amanat Undang-Undang menuju berkedaulatan ekonomi yang merupakan Pembangunan Nasional Indonesia sebagai perwujudan cita-cita bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan proses berkelanjutan yang realisasinya dilakukan mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan.

Salah satu sumber daya yang harus tersedia untuk pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan adalah kepastian jaminan pasokan kebutuhan pangan dan ekonomi yang stabil berdaulat adil makmur. Untuk melakukan proses memajukan kesehjahteraan bangsa, manusia modern memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kebutuhan dasar pangan sembako yang merupakan hak dasar bagi warga negara republik indonesia.

Trend kenaikan harga sembako terus membayangi pasar dan masyarakat menjelang pergantian tahun. Hal ini ditandai dengan meningkatnya harga beli beberapa jenis kebutuhan pokok strategis seperti minyak goreng, telur dan daging ayam.

Ancaman inflasi telah menunjukkan gejalanya, dan signifikan menekan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok kelas menengah-bawah. Dampaknya akan semakin berat terasa oleh masyarakat di daerah dan desa. Mekanisme pasar negara Indonesia harus berada dalam kendali negara yang terpusat tanpa kecuali.

Percuma kita memiliki lembaga pangan, jika stabilitas harga sembako masih menjadi polemik dan menjadi penyebab utama inflasi dan menyebabkan kualitas konsumsi masyarakat. Indonesia harus menciptakan sistem pangan yang kuat dan berdaulat. Dan saat ini, daerah otonom diharapkan menjadi penyeimbang hegemoni pasar dalam mengendalikan harga pangan dengan kebijakan pangan yang sistematis.

Melihat masa lalu Ketika jaman pemerintahan Sukarno berganti ke pemerintahan Soeharto, sistem ekonomi bergeser ke ekonomi liberal. Di mana pencapaian ekonomi pembangunan masa itu terlihat hebat namun semu. Karena esensinya tidak menyentuh pemerataan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat melainkan hanya sebagian pengusaha dengan konsesi kemudahannya berkolaborasi dengan dana-dana luar negeri.

Target ekonomi Indonesia sejati bukanlah pertumbuhan ekonomi semu melainkan pada pemerataan ekonomi itu sendiri. Paham ini berbeda dengan sistem liberalisme yang hari ini dikenal dengan neoliberalisme pasar bebasnya. Mengutip Stiglitz, era globalisasi mengakibatkan kesenjangan, pengangguran, kemiskinan sampai pada kerusakan alam dan lingkungan hidup.

Mengintai Langkah Nyata di Indonesia

Melihat pentingnya peran kedaulatan ekonomi yang kuat, salah satu satu pilar ekonomi yang perlu dikembangkan di tanah air adalah ekonomi kerakyatan, namun sayangnya ekonomi tersebut masih belum konkrit. Sehingga yang terjadi adalah ekonomi rakyat tidak berdaya sama sekali Pemerintah Indonesia harus bersama mewujudkan kedaulatan pangan. Menjadi Negara yang berdaya akan sumber pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

Wacana janji kampanye Kartu Sembako Murah yang dilontarkan oleh presiden Joko Widodo harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat agar bila jadi direalisasikan, pelaksanannya benar-benar tepat sasaran di masyarakat. Pada saat ini kelemahan yang kerap ditemui dalam suatu program antara lain adalah desain program yang tidak diimbangi dengan pemikiran mendalam mengenai bagaimana menerapkannya secara nyata

Mengenai wacana Kartu Sembako Murah, Indonesia harus bisa mewujudkan program tersebut sebagai pencapaian konkrit model implementasi kebijakannya dengan mengubah strategi dan model yang sederhana saja. Bahwa penggunaan kartu seperti itu bisa menjadi jawaban atas persoalan efektivitas kebijakan dan pelaksanaan subsidi pangan, asalkan dijamin akurasi proses pendataan data dasar yang digunakan serta kesiapan perangkat teknis dan SDM pada level masyarakatnya, serta kelembagaan pendukung yang bekerja dengan baik.

Hal ini jelas sebagai wujud jawaban memenuhi Langkah konkrit pemerintah harus bisa mewujudkan cita citanya sebagai negara yang berkedaulatan ekonomi, dimana hitungan hari ke depan sudah memasuki Ramadhan. Masyarakat Muslim membutuhkan spirit dan ketenangan dalam menjalani ibadah. Salah satu faktor kondusifnya, memastikan ketersediaan kebutuhan sembako. Bulan puasa menjadi momentum pasar karena aktivitas di dalamnya meningkat dari produsen, distributor, hingga konsumen. Jika di antara produsen dan distributor tak bekerja maksimal, risiko gejolak sosial seperti kelangkaan minyak goreng tempo hari lebih serius.

Peran Utama Indonesia Sebagai Contoh Kedaulatan Ekonomi Dunia

Pernyataan sikap Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan nasional dan dunia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada ayat keempat. Tujuan NKRI jelas tertuang dalam UUD 1945 pada ayat ke-4, hal ini perlu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia dan membantu negara untuk dapat mewujudkannya.

Tujuan negara Republik Indonesia dalam UUD 1945, berbunyi: ” Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaca dari pengalaman menjadi pusat perhatian dunia, Indonesia harus siap menerjemahkan manfaat dari agenda kedaulatan ekonomi sebagai prioritas yang telah disusun, sekaligus menjawab pertanyaan dan kritik masyarakat.

Sebagaimana prinsip ekonomi, pengendalian inflasi Ramadhan yang bersumber dari harga pangan (volatile food) menjadi penting. Alasannya, sebagian besar dari sana­lah inflasi berasal. Saat Ramadhan biasanya ada kenaikan permintaan sekitar 20 persen. Sesuai hukum supply-demand, saat ada tekanan pada sisi permintaan dengan pasokan tetap, harga terpantik tinggi. Ramadhan dengan pola konsumtif tinggi secara simultan pasar bergerak aktif, harga menyesuaikan karena produsen berharap meraup untung. Inflasi harus diimbangi dengan keputusan yang wajar dengan menyerap mata pencaharian petani lokal. Impor menjelang Ramadan terkadang keputusan yang kurang adil.

Tidak semua terkait dengan produksi dan distribusi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut membuat produk pangan berkualitas dan terjangkau selama Bulan Ramadhan. Dalam percepatan sektor produksi pangan, pemerintah hanya perlu memperkuat tata kelola rantai pasok untuk mengurangi kerugian pasca panen, menjaga kualitas, dan mewujudkan distribusi nilai ekonomi serta untuk manfaat yang adil dan proporsional. Dari sisi keterjangkauan, masih banyak warga di bawah garis kemiskinan yang rentan tidak bisa mengakses kebutuhan di pasar. Ketika ada kenaikan harga ada risiko bagi orang miskin, ada relokasi anggaran dana yang mereka miliki sehingga berisiko menjamin kebutuhan lain.

Kita negara Indonesia harus menjadi negara & bangsa pertama juru kedaulatan ekonomi dunia sebagai contoh penggerak komitmen sekaligus memetik manfaatnya dengan persiapan yang matang, penuh integritas dan tanggung jawab, sehingga dapat menjadi engage bagi penciptaan kondisi kestabilan pangan sembako baik nasional dan global yang lebih baik berkelanjutan sehingga terwujud masyarakat yang maju, makmur, dan berkeadilan.

Oleh : Wijianto, SE
Penulis adalah Awardee LPDP RI, S2 – Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia (UI).