Sentil Hamdan soal Gugatan Aneh, Yusril: Yang Kami Uji Bukan AD/ART PD Ketika Berdiri, Tapi…
Abadikini.com, JAKARTA – Advokat Yusril Ihza Mahendra menanggapi pernyataan pengacara DPP Partai Demokrat kubu AHY, Hamdan Zoelva di salah satu media online pada Sabtu (9/10/2021).
Di media tersebut, Hamdan menilai permohonan judicial review (JR) formil dan materil yang diajukan 4 kader PD yang dipecat melalui pengacaranya Yusril Ihza Mahendra adalah permohonan yang aneh.
Keanehan itu terjadi karena pihak yang dijadikan Termohon dalam JR justru Menkumham, bukan Partai Demokrat.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan, aneh atau tidak anehnya permohonan itu tergantung kedalaman analisis pengacara yang ditunjuk PD untuk menangani perkara itu.
Lanjut, Yusril pun menyentil Hamdan Zoelva, kalau analisisnya sambil lalu tentu terlihat aneh. Tetapi kalau dianlisis dalam-dalam justru sebaliknya, tidak ada yang aneh. Yang aneh justru sikap DPP Demokrat sendiri.
“Yang kami uji bukan AD/ART PD ketika berdiri, tetapi AD perubahan tahun 2020. AD perubahan itu bukan produk DPP partai manapun termasuk PD. Susuai UU Parpol, yang berwenang merubah AD/ART itu adalah lembaga tertinggi dalam struktur partai tersebut. Di PD, lembaga tertinggi itu adalah kongres. AD Perubahan PD 2020 bukan produk DPP PD, tetapi produk Kongres PD pada 2020,” kata Yusril dalam siaran persnya, Ahad (10/10/2021).
Menteri Kehakiman dan Ham era Megawati itu menjelaskan, memang DPP berhak dan berwenang mewakili partai ke luar dan ke dalam, sebagaimana halnya direksi perseroan terbatas berhak melakukan hal yang sama. Namun kewenangan itu tidak menyangkut perubahan anggaran dasar.
“Di partai kewenangan itu ada pada kongres atau muktamar. Sementara dalam perseroan terbatas, kewenangan itu ada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Akan terjadi tindakan seenaknya jika DPP partai atau direksi PT dapat mengubah anggaran dasar,” jelas Yusril.
