LaNyalla ke DPRD Kota Tangerang: Beli Barang Branded Pakai Uang Pribadi Jangan Anggaran Negara
LaNyalla menyebut, permintaan produk tekstil di pasar domestik atau lokal mengalami penurunan signifikan. Hal tersebut diperparah dengan kenaikan harga bahan baku dan kesulitan memasarkan produk karena terkendala pandemi, khususnya untuk pasar ekspor.
“Mereka kesuitan ekspor, sehingga dialihkan ke dalam negeri. Sementara di dalam negeri diperburuk dengan kemudahan masuknya barang-barang garment impor China dan Thailand, yang secara kompetisi punya harga lebih murah,” kata LaNyalla.
Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia mengungkapkan saat ini industri tekstil banyak yang mati bukan hanya karena lesu akibat pandemic saja. Tetapi juga akibat serbuan produk impor. Banyak pelaku usaha di sektor TPT menghentikan produksi karena utilisasinya pun turun dari yang seharusnya bisa 60%, jadi hanya di kisaran 30-40%.
“Seharusnya negara memberi dukungan kepada mereka. Pemerintah bisa menghidupkan sektor tekstil kembali dengan melakukan belanja produk IKM di sektor tekstil lokal, untuk seragam instansi atau baju dinas. Jadi menurut saya belanja baju dinas dari brand luar dengan kondisi pabrikan lokal banyak bertumbangan seperti saat ini sangat tidak masuk akal,” tegas LaNyalla.
Selain Ketua DPD RI, reaksi keras pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang pun muncul dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Menyikapi maraknya kontroversi, DPRD Kota Tangerang akan mengadakan rapat dalam waktu dekat. Terdapat beberapa opsi yang mungkin akan diusulkan, salah satunya membatalkan rencana tersebut.
