Pengganti Kapolri Idham Azis Diharapkan Utamakan Penegakan Hukum
Abadikini.com, ACEH – Mantan Wakapolri Adang Daradjatun mengatakan bahwa proses pergantian Kapolri merupakan sesuatu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Polri (UU Polri). Namun, dirinya berharap kepada Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Azis nantinya lebih mengutamakan penegakan hukum.
Adang menjelaskan, ada juga mekanisme lewat Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan (Wanjak) Polri. Dia berharap proses ini tetap menjadi Polri sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum. “Apapun juga ke depan ini Polri tetap sebagai bagian dari pada garda terdepan dalam penegakan hukum,” ujar Adang Daradjatun, Banda Aceh, Selasa (24/11/2020).
Anggota Komisi III ini juga berharap bahwa siapapun yang menjadi Kapolri bisa memperkuat profesionalisme di tubuh Polri sebagaimana program yang dicanangkan Kapolri sebelumnya mengenai penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Jadi saya berharap sekali, siapapun yang terpilih pada masalah profesionalisme, terutama pada saat ini yang dirasakan sekali adalah masalah pembinaan sumber daya manusia di mana Kapolri yang lama mencanangkan delapan program kalau tidak salah antara lain sumber daya manusia,” ucapnya.
Terlebih, kata Adang, dengan kemajuan kehidupan bermasyarakat yang semakin intelektual, baik aspek demokrasinya yang begitu luas diperlukan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan paripurna.
“Masalah kepemimpinan paripurna itulah yang nanti menjadi kewenangan bapak presiden untuk menentukan siapa calon yang terbaik,” ujar Adang.
Adapun nama-nama yang berhembus sebagai calon kuat, Adang melihat bahwa hampir semua berhembus, jadi dirinya enggan menyebut pada nama-nama tertentu. Dia lebih menitikberatkan pada kriteria bahwa Polri ke depan akam menghadapi suatu tantangan yang begitu luas dan begitu dalam. “Harapan kita bahwa siapapun calon yang akan diajukan ke DPR nanti adalah pilihan yang terbaik di antara yang terbaik,” tuturnya.
Terkait upaya penarikan isu SARA, Adang memastikan bahwa hal itu tidak ada, karena Polri ada kepolisian Republik Indonesia yang tidak berhubungan dengan suku atau agama manapun. Karena, sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ada isu-isu tentang SARA, karena seorang Kapolri adalah mewakili negara dan tidak akan mewakili suatu kelompok, terlebih agama, ras dan sebagainya.
“Jadi saya pikir tidak ada. tinggal nanti saya pikir saya yakin bahwa presiden secara cerdas akan memilih siapa yang terbaik bagi Polri,” pungkasnya.
