Kuasa Hukum Minta Ngabalin Sampaikan ke Jokowi untuk Hapus Kasus Rizieq

Abadikini.com, JAKARTA – Kuasa hukum Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Damai Hari Lubis, menyambut ajakan dialog soal kebangsaan yang dilontarkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. Jika ajakan itu serius, Damai meminta Presiden Jokowi memulangkan Habib Rizieq.

Baca Juga : Rizieq Shihab Tuding BPIP Tak Paham Pancasila dan Harus Dibubarkan

“Kalau benar orang-orang pemerintahan serius mau dialog politik kebangsaan dan keterkaitannya dengan sistem ideologi Pancasila, dalam hal ini, maka terkait statement yang disampaikan oleh Ngabalin di beberapa media, hendaknya kami PA 212 berharap Ngabalin segera sampaikan ke Presiden Jokowi agar kembalikan IB Habib Rizieq Shihab/IB HRS ke Tanah Air dan berjanji secara tertulis akan hentikan atau hapuskan seluruh perkara yang pernah dilaporkan untuk IB HRS,” kata Damai kepada wartawan, Minggu (25/8/2019).

Damai mengatakan, Rizieq terbuka untuk berdialog. Dialog itu, kata Damai, haruslah demi keutuhan bangsa dan negara.

Baca Juga : Rizieq Shihab Tuding Rezim Jokowi di Balik Pencekalan Arab Saudi

“Maka dialog terbuka bisa dimulai kapan pun demi keutuhan bangsa dan negara sehingga sikap solusi pemerintah sinkron dengan slogan-slogan pemerintah selama ini tentang isi statement NKRI harga mati,” ujarnya.

Sebelumnya, Ngabalin merespons tuduhan Rizieq yang menyebut pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tak paham esensi Pancasila, bahkan cenderung berkhianat terhadap ideologi bangsa. Ngabalin meminta Rizieq mengirim delegasi untuk berdialog.

“Semestinya gagasan-gagasan cerdas yang dimiliki oleh Rizieq itu bisa disampaikan kepada pemerintah, duduk bareng kita ngobrol. Siapa-siapa yang beliau utus kalau beliau belum bisa masuk kembali ke Tanah Air, apa yang hendak diberi masukan, monggo. Tapi menggunakan diksi dan narasi dengan memberikan akronim yang dengan pilihan-pilihan kata yang tidak tepat bagi seorang tokoh, seorang ulama, habaib, yang dialamatkan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada negara, menurut saya tidak terlalu etis. Biarlah nanti umat, rakyat, dan bangsa Indonesia yang memberikan penilaian kepada apa yang dilakukan oleh saudara Rizieq Shihab,” ujar Ngabalin.