Begini Kata Jokowi Jika Ingin Menjadi Negara Kuat dan Tangguh

Abadikini.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, ketersediaan infrastruktur memadai dan reformasi birokrasi menjadi syarat utama bagi Indonesia untuk tampil sebagai negara nomor empat terkuat di dunia pada 2045 mendatang.

Kepala Negara mengatakan, Indonesia berpeluang besar menjadi negara ekonomi nomor empat terkuat jika persyaratan itu dipenuhi. “Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan, dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa tahu-tahu masuk ke empat besar, ke lima besar ekonomi terkuat. Rumus seperti itu tak ada,” kata Kepala Negara pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Jokowi mengatakan, banyak negara yang terjebak pada middle income trap(Perangkap pendapatan menengah) karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Middle income trap adalah suatu keadaan di mana suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. “Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045. Saat 100 tahun Indonesia merdeka,” kata Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, salah satu persoalan yang harus diselesaikan adalah infrastruktur. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. “Harus bisa diselesaikan. Tanpa ini jangan berpikir untuk mencapai urutan kelima, keempat ekonomi terkuat. Tidak mungkin,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi secara khusus meminta seluruh gubernur, wali kota, dan bupati untuk mendukung program pembangunan infrastruktur agar terhubung satu daerah dengan lainnya sehingga mempermudah lalu lintas logistik. “Saya minta gubernur, wali kota, bupati, membantu pembangunan jalan, jalan tol, pelabuhan, airport. Segera pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyambungkan dengan titik-titik di tempat masing-masing daerah. Tanpa itu, tidak ada daerah yang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, infrastruktur yang ada harus disambungkan dengan kawasan industri, wisata, sentra industri kecil, serta pusat produksi baik pertanian maupun perkebunan. “Tugas kita adalah membuat itu menjadi besar. Yang di tengah dan kecil tugas pemerintah daerah. Kalau tidak bisa dikerjakan jangan pernah mimpi masuk urutan kelima atau keempat terbesar dunia,” kata Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, selain infrastrukur, diperlukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Disebutkan, urusan perizinan yang berbelit-belit dari tingkat pusat hingga daerah harus dipotong. “Tanpa itu jangan bermimpi. Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan negara, menurut saya, kalau perlu saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, apabila sistem birokrasi makin sederhana maka daerah makin cepat berlari dan makin fleksibel dalam menjalankan program pembangunan. “Karena perubahan global sangat cepat. Hati-hati, jangan terjebak pada rutinitas, pola lama harus dihentikan. Stop. Kita harus berhenti. Lima tahun ke depan, mohon maaf saya sudah tidak ada beban. Saya sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi. Apapun yang paling baik bagi negara akan saya lakukan,” tegas Presiden Jokowi.

Ia mengingatkan para kepala daerah untuk melakukan penyederhanaan perizinan. Dikatakan, pemotongan alur perizinan yang berbelit-belit, baik di tingkat pusat dan daerah belum ada kemajuan berarti.

Lima tahun lalu, investor berbondong-bondong datang ke Indonesia, tetapi yang menetas sangat kecil sekali. Ia mencontohkan untuk mengurus izin pembangunan pembangkit tenaga listrik, baik tenaga angin, panas bumi, maupun batubara semuanya ruwet. Pada lima tahun lalu, katanya, jumlah izin yang harus dipenuhi investor sebanyak 259 izin. Saat ini, jumlah tinggal sekitar 58 izin. Presiden Jokowi berharap nantinya izin yang harus dipenuhi investor maksimal lima izin. “Ini sudah berulang kali saya bolak-balik ngomong, kita lebih 20 tahun tak bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena ekspor, investasi. Dua hal yang tak bisa diselesaikan. Reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan,” kata Jokowi.

Editor
Rafael N
Topik Berita

Baca Juga

Back to top button