Prabowo Siap Berikan Lahan, Fahri Tantang Jokowi Teken Perppu
Abadikini.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang presiden, sekaligus capres Joko Widodo agar menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pengembalian lahan Hak Guna Usaha yang dimiliki pengusaha, salah satunya milik capres Prabowo Subianto.
Hal itu menanggapi kesediaan Prabowo mengembalikan lahan HGU miliknya ke negara. Menurutnya, Prabowo siap mengembalikan lahan HGU miliknya dan itu merupakan momen yang tepat bagi Jokowi untuk menerbitkan Perppu pengembalian lahan HGU.
“Ayo pak @jokowi ambil ballpoint teken sekarang juga. Bila perlu tulis tangan aja kalau gak ada tukang ketik. Simpel pak, berani ya? #PerpuHGU,” ujar Fahri dalam akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, Senin (25/2).
Fahri menuturkan penandatanganan Perppu tersebut sebagai bukti bahwa Jokowi memahami arti dari reforma agraria. Ia berkata turunan atas kebijakan reforma agraria adalah pengembalian lahan.
Sementara terkait dengan pembagian sertifikat lahan yang dilakukan Jokowi, kata dia, bukan bagian dari reforma agraria. Pembagian sertifikat lahan, lanjutnya, merupakan tugas administrasi yang seharusnya dikerjakan Lurah.
“Nah, pak @prabowo sudah bersedia. Maka perlu payung hukum agar berlaku bagi semua. Mumpung pak prabowo ok, segeralah pak @jokowi teken #Perpu HGU malam ini lah paling telat, besok pagi diumumkan. Ayo pak,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini meminta Jokowi tak banyak bicara soal kepemilikan lahan jika tak berani membuat Perppu HGU. Ia menilai penerbitan Perppu HGU merupakan bukti konkret atas janji Jokowi melakukan reforma agraria.
“Kalau ternyata pak @jokowi gak berani terima tawaran lanjutan pak @prabowo, maka gak usah banyak bicara. Ini tipu yang sama dengan kasus pasca gempa. Janjinya minta ampun ternyata bohong. Rakyat bengong. #PerpuHGU #ReformaAgraria,” ujar Fahri.
DPR Siap Dukung
Fahri mengklaim DPR pasti mendukung Jokowi untuk penerbitan Perpu HGU karena musim pemilu. Bahkan, ia menyatakan Perppu tersebut akan menjadi UU dalam waktu satu bulan.
Jika Perppu tersebut lahir, ia juga menilai akan menjadi produk asli Jokowi.
“Kalau bagi-bagi akta sudah sejak zaman Belanda juga ada berponding. Berani enggak?,” ujar Fahri.
Lebih dari itu, ia juga menyinggung klaim pemerintah Jokowi atas karya pemerintahan sebelumnya.
“Kalau semua karya masa lalu seolah hasil pemerintahan sekarang, saya usul agar candi Prambanan dan candi Borobudur segera diresmikan oleh pemerintah sekarang. Candi abad ke-9 itu belum sempat diresmikan oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan atau Wangsa Syailendra,” ujarnya.
