Usulan M Taufik soal Fit and Proper Test Wagub DKI Picu Kemarahan PKS
Abadikini.com, JAKARTA – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, menyebut pengajuan nama calon wakil gubernur DKI yang baru tak perlu terburu-buru. Taufik menganggap Gubernur DKI Anies Baswedan tak kerepotan tanpa didampingi wakilnya.
“Yang perlu banget siapa sih? Pak Anies saja biasa, under control. Nikmati aja dulu,” kata Taufik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).
Gerindra sambung Taufik menunggu undangan pertemuan dari PKS setelah batal pada Selasa (4/12/2018). “Pak Anies aja nggak apa-apa. Kita nunggu aja dari PKS,” sebut Taufik.
Dia mengaku heran dengan pernyataan PKS yang keberatan dengan fit and proper test. Padahal, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama.
“Seluruh dunia tahu, fit and proper test apa. Masak kenalan, ya nggak lah, kalau kenalan kenapa pakai fit and proper test,” sambungnya.
Hingga saat ini, PKS dan Gerindra belum bertemu kembali untuk membahas mengenai posisi Wagub DKI. PKS DKI sempat melontarkan protes soal adanya perubahan kesepakatan soal fit and proper test untuk cawagub DKI.
“Munculnya fit and proper test usulan Pak Taufik tanggal 5 November ini memiliki perbedaan persepsi. Bahwa pertemuan tanggal 5 kita dijelaskan bahwa fit and proper test hanya sekadar memperkenalkan visi-misi dan mengenalkan orang yang diajukan PKS, bukan sebagai bentuk penguji yang kalau tak disetujui akan digugurkan dan kemudian Gerindra bisa ajukan calon,” tutur Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso, Rabu (12/12/2018).
“Semua keputusan Gerindra kita hormati, kita ikuti. Nah sekarang ya, tolong lah, giliran Gerindra yang menghormati kita. Menghormati kesepakatan soal penyerahan kursi Wagub DKI kepada PKS,” tambah Agung.
Sejatinya polemik pengisian jabatan Wagub DKI tidak akan berkepanjangan jika Gerindra tidak memberikan persyaratan tambahan. Salah satunya, melakukan fit and proper test terhadap dua calon yang diajukan partainya. “Ini bisa selesai kalau Gerindra tidak memberikan persyaratan tambahan,” tegasnya.
Namun, seberapa optimal kader PKS akan berjuang untuk memenangkan Prabowo-Sandi akan tergantung pada hasil kesepakatan dalam proses pengisian kursi DKI 2. Bila nantinya, Gerindra kembali merebut jatah kursi wagub, bisa saja kader PKS tidak akan bekerja secara optimal buat menangkan Prabowo-Sandi di pilpres 2019. (dor/beng.ak)
