Mahathir Effect dan #2019GantiPresiden

Apakah kemenangan kubu oposisi (pembangkang) di Malaysia punya dampak terhadap pertarungan politik Indonesia, khususnya Pilpres 2019? Topik tersebut banyak menyita perbincangan publik dalam dua hari terakhir.

Kemenangan koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri (PM) Mahathir Muhammad menumbuhkan suatu keyakinan bahwa incumbentsekuat apapun, bisa dikalahkan.

Sampai sehari menjelang pemilu, banyak pengamat yang memperkirakan Barisan Nasional (BN), kubu pemerintah yang dipimpin PM Najib Tun Abdul Radjak akan menang tipis. Kendati diterpa berbagai isu, koalisi yang telah berkuasa selama 60 tahun di Malaysia tersebut akan tetap berjaya.

Fakta menunjukkan hasil yang sebaliknya. Tsunami politik melanda kubu BN. Kubu oposisi yang terdiri dari 4 partai berhasil meraih 113 kursi. Sudah memenuhi syarat untuk membentuk pemerintahan sendiri, yakni 112 kursi. Sementara kubu pemerintah yang terdiri dari 13 partai hanya memperoleh 79 kursi.

Para pengamat menyebutnya bencana yang menimpa Najib dan BN karena adanya faktor Mahathir Effect. Faktor apa saja yang kemudian meyakinkan kalangan kubu penentang Jokowi bahwa Mahathir Effect bisa berimbas secara signifikan dalam Pilpres 2019?

Tiga faktor kesamaan

Setidaknya ada tiga faktor yang bila kita cermati ada kesamaan antara Malaysia dan Indonesia. Ketiga faktor itu adalah isu dalam kampanye, bersatunya kubu koalisi, dan adanya figur pemersatu.

Pertama,  isu kampanye. Di Malaysia isu korupsi, kenaikan harga barang, kenaikan tarif jalan tol, pencabutan subsidi listrik, kenaikan harga bahan bakar, utang negara yang menggunung, nilai ringgit yang terus menurun, dan isu pengaruh Cina yang semakin kuat bersamaan dengan masuknya investasi negeri tirai bambu itu. Yang juga cukup menarik, isu bahwa Najb semakin dekat dengan musuh Islam juga menjadi jualan kubu oposisi.

Isu itu hampir sama persis dengan yang terjadi di Indonesia. Isu korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi negara dan elit partai penguasa, subsidi listrik dicabut, harga BBM non subsidi yang dilepas ke mekanisme pasar, kenaikan tarif jalan tol, impor kebutuhan barang pokok, utang negara yang menggunung, nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar, pertumbuhan ekonomi yang tidak memenuhi target, dan banjir tenaga kerja asal Cina yang masuk bersamaan proyek-proyek investasi di Indonesia. Tentu saja yang paling berat adalah tudingan Jokowi memusuhi umat Islam dan para ulama.

Isu-isu tersebut berhasil dikelola oleh kubu pembangkang dengan baik. Khusus korupsi yang melibatkan keluarga Najib, dan pengaruh Cina yang merajalela di Malaysia menjadi isu utama yang menjadi andalan kubu oposisi untuk men-downgrade pemerintah.

Mahathir bahkan sangat serius menangani kedua isu ini. Tak lama setelah terpilih, Mahathir menyebut akan membawa kasus korupsi Najib ke ranah hukum. Bukan karena dendam, tapi murni penegakan hukum. Mahathir juga menjadikan  renegosiasi proyek-proyek Cina sebagai prioritas. Isu ini bahkan diangkat menjadi berita besar di laman media  AS, The New York Times.

Apakah formula dari negeri jiran itu juga manjur di Indonesia, ini yang masih kita tunggu. Untuk korupsi Jokowi dan keluarganya relatif bersih. Hanya saja korupsi di kalangan orang dekatnya, dan elit partai pengusungnya cukup serius. Belum lama berselang muncul bocoran percakapan Meneg BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir. Percakapan tersebut diduga soal bagi-bagi fee. Rini sebagai “penguasa” proyek infrastruktur juga banyak disebut-sebut sebagai andalan Jokowi dalam fundraising untuk pilpres.

Bisakah oposisi di Indonesia dalam kampanyenya tampil gagah, percaya diri seperti Mahathir dan berbicara lantang “Saya memang diktator. Tapi saya bukan pencuri.”  Dalam beberapa kesempatan Mahathir menyebut Najib sebagai perompak karena kasus korupsinya dalam proyek 1 MDB.

Isu memusuhi umat Islam, dan tenaga kerja Cina belakangan ini sangat merepotkan pemerintahan Jokowi. Isu ekonomi berupa penurunan rupiah, kemungkinan pemerintah terpaksa menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) , gagalnya pemerintah memenuhi target pertumbuhan ekononomi, juga menjadi ancaman yang serius.

Kedua, bersatunya partai oposisi. Di Malaysia partai-partai oposisi berhasil menyingkirkan perbedaan yang bahkan sangat prinsipil. Mereka membentuk koalisi Pakatan Harapan (Aliansi Harapan) yang terdiri dari empat partai. Yakni Partai Aksi Demokratis (PAD) yang merupakan partai etnis Cina, Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang didirikan Anwar Ibrahim, Partai Amanah Nasional (PAN) pecahan dari PAS dan sejumlah intelektual dari perguruan tinggi, dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) pimpinan Mahathir. Hanya PAS yang berbasis partai Islam yang menolak bergabung.

Bergabungnya PKR pimpinan Anwar Ibrahim (70), dan PPBM pimpinan Mahathir ini sangat menarik, dan dramatis. Sebagai mantan Deputi PM (1993-1998), Anwar disingkirkan dari kancah politik oleh Mahathir dengan tuduhan korupsi dan sodomi (1998). Karir politik dan kehidupan pribadinya benar-benar dihabisi oleh Mahathir. Padahal Anwar sebelumnya dikenal sebagai anak emas, dan digadang-gadang sebagai penerus Mahathir.

Persaingan politik internal Malaysia di bawah kediktatoran Mahathir sangat keras dan kejam. Agak sulit mencari padanannya dengan politik Indonesia masa kini. Anwar kemudian menjadi penentang utama pemerintahan Mahathir, kemudian berlanjut pada pemerintahan PM Abdullah Badawi, dan  Najib. Dia kini juga sedang menjalani hukuman selama 5 tahun, karena sodomi (lagi).

Nurul Izzah putri Anwar tertua menyatakan bila pertimbangannya personal, maka sangat berat untuk bersekutu dengan Mahathir. Dia bukan hanya musuh politik, tapi juga musuh keluarga secara personal. Namun untuk masa depan anak-anaknya, untuk masa depan Malaysia yang lebih baik, dia menyingkirkan semua pertimbangan personal.

Bisakah kubu oposisi di Indonesia, Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN bersatu untuk mengalahkan Jokowi? Bisakah mereka menghilangkan hambatan pribadi, dan ego masing-masing?

Ketiga, faktor figur pemersatu. Di Malaysia faktor figur Mahathir dan Anwar menjadi kunci kekuatan oposisi. Keputusan menunjuk Mahathir yang telah berusia lanjut (92) selain karena pertimbangan Anwar sedang di penjara, juga karena faktor reputasi dan pengalaman Mahathir.

Sebagai PM terlama (1981-2003) Mahathir juga dikenal sangat berhasil membawa kemajuan bagi Malaysia. Mahathir yang sering juga disebut sebagai Sukarno kecil, berhasil menjadikan Malaysia sebagai negara yang dihormati tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tapi juga di forum-forum dunia. Kira-kira bila menggunakan idiom di Indonesia, rakyat Malaysia masih rindu pada ingatan masa lalu “Piye masih enak zamanku tho?”

Publik di Malaysia tentu tidak akan lupa, ketika Mahathir dengan gagah berani menolak campur tangan IMF ketika Malaysia seperti halnya Indonesia dilanda krisis ekonomi (1997). Indonesia  bertekuk lutut kepada IMF mengalami keterpurukan ekonomi cukup panjang. Sementara Malaysia bisa segera bangkit. Presiden Soeharto akhirnya jatuh (1998), sementara Mahathir terus memerintah, sampai dia kemudian mengundurkan diri dengan terhormat (2003).

Siapakah di Indonesia yang bisa berperan seperti Mahathir, dan Anwar? Bisakah Prabowo, Salim Segaf, Sohibul Iman, Susilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais, dan Zulkifli Hasan menyingkirkan ganjalan dan kepentingan pribadi, seperti Anwar dan Mahathir? Masih menjadi pertanyaan besar.

Seperti kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kemenangan Mahathir menjadi inspirasi bagi Indonesia. Masalahnya bagaimana mewujudkan inspirasi itu menjadi sebuah aksi nyata? end

Hersubeno Arief