Inilah Yang Akan Dilakukan Wiranto Terkait Dengan Reuni Akbar Alumni 212
abadikini.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mempertanyakan rencana reuni alumni gerakan 212. Sebab rencana reuni itu mengerahkan orang dalam jumlah yang besar.
“Kalau mengerahkan masyarakat lagi, kita sayangkan bahwa akan mengganggu aktivitas masyarakat,” ujar Wiranto, Rabu (29/11/2017).
Wiranto menyebut, reuni besar itu akan membutuhkan dana besar jika dilakukan di Ibu Kota. Rencananya, Wiranto akan bertemu dengan tokoh-tokoh alumni gerakan 212.
“Saya belum tahu tujuannya apa dan saya ingin bertemu dengan para tokoh dari alumnus 212 untuk saya tanyakan apa, tujuannya apa,” tutur Wiranto.
“Sekarang harus kita tanya dulu 212 diadakan untuk apa? Kalau tidak salah untuk menyongsong Pilgub DKI toh? Ada satu gerakan massa yang menolak dan sebagainya,” tambah Wiranto.
Wiranto menilai Pilgub DKI telah selesai dan telah ada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang baru.
Menurut dia tidak lazim ketika gerakan yang memiliki kepentingan situasional ingin menggelar reuni.
“Sebenarnya hal-hal yang bersifat temporer itu sudah selesai. Beda dengan reuni sekolah, reuni universitas, paguyuban dan sebagainya yang bersifat permanen. Itu saya kira lazim,” kata Wiranto.
Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan pihaknya tidak akan ikut dalam kegiatan reuni akbar Alumni 212 yang rencananya akan dilaksanakan (2/12/ 2017) mendatang.
Menurutnya kegiatan aksi unjuk rasa bukan kebiasaan dari Muhammadiyah.
“Muhammadiyah tidak melakukan kegiatan seperti itu. Lebih baik waktunya digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif,” ujarnya.
Haedar mengatakan lebih baik Muhammadiyah ikut meramaikan Hari Kemerdekaan Indonesia.
“Ya lebih baik reuni 17-08-1945 saja,” ungkapnya.
Reuni Alumni 212 yang akan dilaksanakan 2 Desember 2017 rencananya akan dilaksanakan di Monas dimulai dari salat subuh berjamaah hingga pukul 11.00 WIB.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono berharap reuni para alumni 212 sebaiknya dilakukan di Masjid Istiqlal.
“Supaya tidak mengganggu ketertiban umum karena Monas juga merupakan tempat wisata,” kata dia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyerahkan urusan penggunaan kawasan Monumen Nasional kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Termasuk penggunaan Monas untuk kegiatan reuni akbar 212 pada Sabtu (2/12/2017) mendatang.
“Belum tahu saya karena itu nanti akan diputuskan tim dan itu semua di bawah Pak Gubernur,” ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta.
Sandiaga mengatakan tidak menangani urusan pemanfaatan Monas. Dia meminta awak media menanyakan hal itu kepada Anies.
“Saya kebetulan enggak menangani khusus penggunaan Monas, Pak Anies tangani sendiri,” kata Sandiaga.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru menyerahkan reuni para alumni 212 ke polisi. Pasalnya, kewenangan itu berada di tangan polisi.
“Itu dengan polisi, bukan saya,” kata Anies.
Hal ini berbeda dengan pernyataan Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Monumen Nasional (Monas) Munjirin.
Munjirin mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan izin penggunaan Monas untuk menggelar acara reuni akbar 212.
“Panitia (acara reuni akbar) sudah bersurat kepada kami sekitar seminggu yang lalu,” ujar Munjirin.
Pada hari yang sama, kata Munjirin, surat permohonan izin tersebut telah diserahkan kepada Dinas Pariwisata DKI Jakarta.
“Dari Dinas Pariwisata sudah meneruskan kepada Pak Gubernur (Anies Baswedan) dan Pak Gubernur sudah mengeluarkan disposisi, sudah disetujui hari ini,” kata dia.
Sejumlah elemen masyarakat berencana menggelar kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Reuni Akbar Alumni 212 di kawasan Monas.
Kegiatan itu dilakukan untuk memperingati satu tahun aksi 212. (selly.ak/tribun)
