Sekjen PDIP Tolak Calon dalam Pilkada yang Terjerat Hukum
abadikini.com, GARUT – Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP tidak akan merekomendasikan calon gubernur maupun bupati/wali kota yang pernah terjerat hukum seperti kasus korupsi untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018,
“Tentu saja bagi kami tidak mencalonkan tersangka,” kata Hasto saat acara Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa, (10/10/2017).
Ia mengatakan, PDIP mendukung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk memberhentikan apabila ada kader yang terjerat hukum.
“Kalau OTT (operasi tangkap tangan) kami pecat,” kata Hasto.
Ia menuturkan, konteks narapidana merupakan orang yang terjerat hukum untuk mendapatkan pemulihan di lembaga pemasyarakatan.
Ketika kembali ke masyarakat, kata dia, tentunya sebagai warga negara Indonesia memiliki hak politik dan partai politik perlu juga membinanya.
“Tugas partai juga membina narapidana itu,” katanya.
Ia menambahkan, ada kader yang dapat kesempatan dicalonkan apabila kader tersebut terlibat hukum karena membela partai.
“Dapat kesempatan kalau kasusnya membela partai,” katanya.(ak/antara)
