Wow, Kritikan Prabowo ke Pemerintahan Jokowi, Prabowo Dinilai Stres Mikir Logistik Buat Pilpres 2019??
Abadikini.com, JAKARTA – Belakangan ini Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai sering melakukan kritikan terhadap Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menanggapi akan hal itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat beri saran kepada Partai Hanura agar mengajukan hak interpelasi kepada Pemerintah, namun politisi Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan enggan ikut-ikutan usulan parpol pimpinan Cak Imin tersebut.
“Saran PKB tersebut bisa kita anggap hiburan untuk Prabowo dalam meringankan stres yang sedang dia alami,” kata Inas saat dikutip dari laman merdeka.com, Jumat (22/6/2018).
Inas mengatakan, Prabowo sering mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi karena diduga tengah stres berat untuk menghadapi Pilpres 2019. Alasan stres itu, kata Inas, bisa saja karena logistik yang belum tercukupi.
“Pidato Prabowo tersebut cenderung seperti orang mengigau karena sama sekali tidak benar, apalagi dengan mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah melenceng dari UUD 45 dan Pancasila,” cetusnya.
“Saya melihat bahwa igauan Prabowo ini akibat stres berat dalam menghadapi pilpres 2019 yang semakin dekat, bisa saja karena logistik yang semakin cekak, program untuk grass root,” lanjutnya.
Selain itu, tambah Inas, Prabowo juga belum memiliki koalisi besar dan solid. Terutama antara hubungan rencana koalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sampai sekarang masih belum ada kesepakatan bersama.
“Tidak punya logistik dan koalisi yang dia harapkan segera terbentuk ternyata masih acak-acakan, apalagi Amien Rais yang dia harapkan malahan kegenitan sendiri,” ucapnya.
“Kondisi-kondisi tersebut membuat di hopeless dalam menghadapi Jokowi di Pilpres 2019,” tandas Inas.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan Fraksi Partai Gerindra bisa mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat kepada Presiden Jokowi terkait kondisi Indonesia saat ini. Hal ini menyikapi kritik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut arah Indonesia telah melenceng dari konstitusi.
“Fraksi Gerindra mengajukan hak angket atau menyatakan pendapat ke DPR,” kata Jazilul kepada wartawan, Kamis (21/6/2018). (RN.ak)
