Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Andika Dicalonkan Jadi Panglima TNI

Abadikini.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari beberapa LSM menolak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dicalonkan sebagai Panglima TNI. Mereka juga mendesak DPR agar melakukan evaluasi kembali terhadap pencalonan Andika. Ada beberapa alasan mengapa mereka menolak pencalonan Andika.

Pertama, usulan nama Andika merupakan pilihan yang keliru karena mengabaikan pola kebijakan berbasis pendekatan rotasi. Bila merujuk ke Undang-Undang TNI Pasal 13 ayat (4), maka tertulis jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan atau matra. Calon panglima pernah atau sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Bila merujuk kepada aturan tersebut, maka seharusnya Panglima TNI pada tahun ini dijabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Tetapi, Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali memilih pucuk pimpinan dari matra Angkatan Darat.

“Jangan sampai terbentuk kesan, salah satu matra itu dianak-emaskan. Seperti yang kita ketahui di era Orde Baru, salah satu matra menjadi anak memimpin ABRI ketika itu. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kecemburuan di dalam internal angkatan bersenjata kita,” ujar peneliti dari Imparsial, Hussein Ahmad dalam diskusi virtual, Kamis, 4 November 2021.

Di sisi lain, rotasi antar-matra juga bertujuan untuk menciptakan sinergitas. Supaya siapa pun yang menjadi pemimpin, maka ia bisa menghadapi ancaman perang secara terintegrasi.

Apa lagi alasan Koalisi Masyarakat Sipil menolak pencalonan Andika sebagai calon tunggal Panglima TNI?

Alasan lain mengapa DPR harus menolak pencalonan Andika sebagai Panglima TNI, karena ia diduga terlibat pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay pada 2001. Hingga kini pembunuhan Theys di Jayapura tidak pernah diusut tuntas.

Mengutip laporan yang pernah dirilis Human Rights Watch (HRW), Theys diculik dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa sehari usai menghadiri upacara Hari Pahlawan di Markas Komando Pasukan Khusus TNI AD di Jayapura. Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional, Kepolisian Daerah Papua menghasilkan kesimpulan pembunuhan itu dilakukan tujuh anggota Kopassus.

Nama Andika muncul di dalam surat yang dikirim ayah salah seorang terdakwa kepada Kepala Staf TNI AD saat itu, Jenderal Ryamizard Ryacudu. Anggota Kopassus itu mengaku kepada sang ayah agar mengakui pembunuhan Theys. Imbalannya, anggota Kopassus tersebut bakal diberikan karier di Badan Intelijen Negara (BIN), di mana ketika itu pucuk pimpinannya masih dijabat A.M. Hendropriyono, yang tak lain adalah mertua Andika.

“Bagi kami, dalam pemilihan calon Panglima TNI penting melakukan pengecekan rekam jejak. Karena masih abu-abu (soal dugaan keterlibatan Andika), maka Presiden sebaiknya melakukan evaluasi dengan melibatkan lembaga terkait seperti Komnas HAM. Tujuannya untuk melakukan verifikasi apakah tuduhan tersebut benar,” ujar Hussein.

Ia mengaku khawatir bila isu itu terus muncul maka bisa melemahkan agenda pertahanan di Tanah Air. “Dugaan-dugaan ini perlu dijawab tidak saja oleh Andika sendiri tetapi oleh Presiden Jokowi yang menominasikan dia,” tutur Hussein.

Kendati, pada 2018, Andika sudah membantah pernah terlibat pembunuhan Theys. Bahkan, ia mempersilakan aktivis HAM melakukan investigasi kasus tersebut.

“Kalau mereka mau menelusuri itu juga silakan. Gak ada yang perlu saya khawatirkan,” ujar Andika, tiga tahun lalu.

Hal lain yang menjadi catatan Koalisi Masyarakat Sipil yakni mengenai sikap tidak terbuka Andika mengenai sumber harta kekayaannya. Sebagai perwira tinggi di TNI, Andika baru melaporkan harta kekayaan sekali pada 20 Juni 2021 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat melaporkan, nilai kekayaannya mencapai Rp179,9 miliar, lebih besar dibandingkan harta kekayaan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Kecurigaan makin muncul ketika sebagian besar aset milik Andika merupakan pemberian tanpa penjelasan mengenai sumbernya.

“Padahal, dia mesti melaporkan itu untuk menghindari adanya dugaan-dugaan praktik korupsi atau tuduhan telah memperkaya dirinya sendiri,” kata Hussein.

Ia menyebut nilai harta Andika yang fantastis justru jadi ironi bila membandingkan dengan kehidupan mayoritas prajurit di lapangan, yang justru hidup sederhana.

“Patut untuk diselidiki lebih dalam. Bagaimana mungkin prajurit yang tunduk kepada Sapta Marga, di mana poinnya untuk berlaku jujur, tetapi malah muncul kecurigaan terkait nominal harta kekayaannya. Menurut kami, tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan yang diemban,” kata Hussein.

Sayangnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adityo Rizaldi, mengatakan pihaknya tidak akan menanyakan soal sumber harta kekayaan dalam uji kepatutan dan kelayakan yang digelar pada Sabtu, 6 November 2021.

“Saya rasa hampir dipastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu (LHKPN) dan pajak dalam uji kelayakan,” ujar Bobby seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Jumat (5/11/2021).

Dalam diskusi itu, Imparsial berharap agar anggota Komisi I DPR memanfaatkan sesi uji kepatutan dan kelayakan untuk mendalami hal-hal yang selama ini menjadi tanda tanya publik. Termasuk mengenai sumber harta kekayaan Andika.

“Kami berharap DPR jangan sekedar menjadi stempel bagi pemerintah saja seperti yang terjadi di Orde Baru,” ungkap Hussein.

Namun, bila masukan dari publik diabaikan, kata dia, artinya sama saja Indonesia kembali ke otoritarian Orde Baru. Ia menggarisbawahi pentingnya bagi TNI memiliki calon panglima dengan rekam jejak baik, sebab ia akan mengurusi hajat hidup orang banyak.

Hussein juga menekankan DPR memiliki kewenangan untuk tidak sepakat terhadap calon Panglima TNI yang diusulkan Presiden Jokowi. “Mereka bisa menolak (calon Panglima TNI yang diajukan) lalu dikembalikan ke presiden,” katanya.

Sementara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, mengatakan alasan di balik penunjukkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI lebih didominasi faktor politis ketimbang yuridis. Ia tak menampik Andika memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi melalui mertuanya yang notabene mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono.

“Mertuanya ini kan sudah jadi rahasia umum dekat sekali dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (Megawati Soekarnoputri). Dalam banyak hal presiden terlihat tidak punya otonomi dan tergantung terhadap kepentingan politik yang ada di sekitarnya,” ujar Usman dalam diskusi sama.

Ia juga mendorong agar perlu diungkap di mana peran Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) TNI dalam proses pencalonan Panglima TNI pada tahun ini. Usman khawatir justru Wanjakti memberikan masukan untuk menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, tetapi pada menit-menit terakhir keputusan itu malah diubah.

“Dugaan kami adanya perubahan keputusan di menit-menit terakhir itu lebih didasari faktor politis ketimbang filosofis, mengenai pertahanan negara atau yuridis,” kata dia.

Pendapat Usman seolah terkonfirmasi dengan analis militer dari Universitas Paramadina, Anton Aliabbas. Ia menilai selama ini justru Jokowi kerap kali merilis kebijakan yang bersifat anomali. Sebagai contoh, Jokowi ingin membangun negara poros maritim tetapi belum pernah menunjuk Panglima TNI dari matra TNI Angkatan Laut.

Di sisi lain, Anton menduga, Jokowi memilih pemimpin institusi didasari faktor kedekatan yang sudah dibangun, karena pernah bekerja sama secara dekat pada masa lalu. Sekadar pengingat, Andika pernah bekerja sama dengan Jokowi sebagai Komandan Paspampres.

“Itu sebabnya pemilihan Panglima TNI tidak didasarkan pada matra, tetapi pada person-nya,” kata dia ketika berbincang di stasiun Kompas TV, kemarin.