Konflik Intan Jaya Diduga Langgar HAM, DPRD Papua Tengah Akan Bentuk Pansus
Abadikini.com, NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Tengah menunjukkan respons serius terhadap situasi konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan TNI/Polri yang berkecamuk di Intan Jaya. Menyikapi dampak perang terhadap warga sipil dan adanya indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), DPRD Papua Tengah berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi dan mencari solusi atas konflik tersebut.
Kabar pembentukan Pansus ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Papua Tengah Terang sekaligus Anggota DPRD Papua Tengah, Fransiscus Magai, melalui pesan singkat kepada awak media pada Senin (19/5/2025).
Meskipun belum memberikan kepastian mengenai waktu pembentukan Pansus, Fransiscus Magai menegaskan bahwa komunikasi antar anggota dewan sedang интенсивно dilakukan. “Persoalan ini sangat urgen dan mendesak untuk diseriusi, terutama terkait indikasi pelanggaran HAM dan dampak perang di Intan Jaya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fransiscus Magai menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh konflik ini, termasuk pengungsian massal warga sipil dan potensi jatuhnya korban jiwa di kalangan masyarakat. “Dari bukti foto dan berita yang beredar saat ini, ada kemungkinan warga sipil menjadi korban. Ini jelas mengindikasikan adanya potensi pelanggaran HAM di sana,” ungkap Magai dengan prihatin.
Oleh karena itu, menurut Magai, masalah Intan Jaya ini harus menjadi perhatian utama bagi seluruh stakeholder di Papua Tengah, mulai dari Pemerintah Provinsi, DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP), Pangdam, Polda, hingga seluruh pihak terkait lainnya.
“Kita tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut. Kita harus mencegah terjadinya penambahan jumlah warga sipil yang menjadi korban,” tegasnya.
Fransiscus Magai menekankan perlunya tindakan cepat dan terkoordinasi untuk mengamankan warga sipil yang terdampak konflik. “Kita harus segera memanggil semua stakeholder yang bertanggung jawab untuk duduk bersama mencari solusi terbaik. Minimal, warga sipil tidak boleh lagi menjadi korban. Terutama warga di wilayah konflik Intan Jaya,” jelas legislator dari daerah pemilihan Paniai tersebut.
“Kita harus segera berpikir untuk menyelamatkan masyarakat kita di Intan Jaya, termasuk mereka yang berada di wilayah pegunungan dan area konflik lainnya di Provinsi Papua Tengah. Ini perlu diseriusi sesegera mungkin agar tidak ada lagi pelanggaran HAM berikutnya. Kita ingin Tanah Papua ini hidup dalam damai,” pungkas Magai dengan penuh harapan.
